MAFINDO Bandung Raya: Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi

Diskominfo – PPID

Bandung – MAFINDO – Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) terus berkiprah melawan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian ke seluruh Indonesia. Guna menjangkau semakin banyak khalayak sasaran, MAFINDO Bandung Raya hari ini dideklarasikan di Pelataran Café Lo.Ka.Si, Area Car Free Day (CFD) Dago, Bandung, Minggu (31/3). Deklarasi mengambil tema “Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi.”

 

Selain deklarasi, puluhan relawan MAFINDO Bandung Raya juga memberikan edukasi seputar kiat-kiat menangkal hoaks yang banyak diterima melalui media sosial. Hal ini penting dilakukan, mengingat hasil penelitian Daily Social bersama Jakpat Mobile Survey Platform kepada 2032 pengguna smartphone mendapati 44,19% responden yang merasa tidak yakin memiliki kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks (2018). Sambil memperkenalkan visi dan misi MAFINDO, para relawan juga memperkenalkan aplikasi anti hoaks yang dikembangkan oleh MAFINDO, yakni Hoax Buster Tools (HBT) yang bisa didownload secara gratis.

 

Dr. Rita Gani, M.Si, selaku salah satu penggagas MAFINDO Bandung Raya menyatakan, melalui kegiatan ini masyarakat Bandung diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap bahaya hoaks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Kami juga sekaligus ingin memotivasi publik untuk memanfaatkan aplikasi anti hoaks sehingga dapat melakukan pengecekan fakta secara mandiri. Upaya ini merupakan bagian dari literasi media digital dalam melawan hoaks, sekaligus guna mengawal pelaksanaan demokrasi di setiap lini kehidupan masyarakat Bandung,” imbuh Rita.

 

Tema “Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi” diambil mengingat makin masifnya penyebaran hoaks bermuatan politik yang tersebar di media sosial. Data Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) MAFINDO menemukan 997 hoaks sepanjang 2018, sebanyak 49% di antaranya bertema politik (488 hoaks). Berkenaan dengan hoaks politik yang didominasi oleh topik pencalonan presiden, kedua capres dalam Pemilu 2019 sama-sama menjadi korban hoaks. Hoaks lain yang dinilai meresahkan adalah hoaks terhadap pemerintah dan penyelenggara Pemilu seperti KPU, juga hoaks terkait bencana, dan isu-isu kesehatan. Deklarasi anti hoaks dan literasi digital Mafindo Bandung Raya diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif dan peredam konflik, khususnya setelah Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April nanti.

 

Kegiatan ini sendiri merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh MAFINDO Bandung Raya. Pada waktu mendatang, MAFINDO Bandung Raya berencana menyelenggarakan kegiatan lain, di antaranya perekrutan relawan, Digital Literacy Training dan Workshop Anti Hoaks yang melibatkan beberapa lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, media massa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

 

MAFINDO Bandung Raya, 31 Maret 2019

 

Contact Person.

Media Officer MAFINDO Bandung Raya, Ratri Rizki Kusumalestari

No HP. 0877 2262 2631. Email ratri.rizki@gmail.com.

 

Sumber : MAFINDO Bandung Raya

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD Dan UPT Puskesmas

Diskominfo – PPID

 

Jumat, (29/3) Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD dan UPT Puskesmas di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung.

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani membuka kegiatan ini mewakili PLT Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung . Ahyani Raksanagara. Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PPID Sub Pembantu di satuan kerja pendidikan SD dan UPT Puskesmas dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di satuan kerja pendidikan masing-masing selaku PPID Sub Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Tambahnya ‘’Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya, terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung. Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai PPID Sub Pembantu disatuan pendidikan dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain M. Taufan Dwi selaku Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

 

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP)

Diskominfo – PPID

 

Kamis, (28/3) Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi  PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP) di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung. Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani membuka kegiatan ini mewakili Plt. Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung . Ahyani Raksanagara. Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PPID Sub Pembantu di satuan kerja pendidikan (SD dan SMP) dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di satuan kerja pendidikan masing-masing selaku PPID Sub Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Tambahnya ‘’Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya,  terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung. Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai PPID Sub Pembantu disatuan pendidikan dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat,  M. Taufan Dwi selaku Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Selasa, (26/3) Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Asmila Boutique Hotel Bandung.

 

Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PEDASI di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Sadar dengan hal tersebut Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan ini yang langsung dibuka dan diresmikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Dicky Wishnumulya mengatakan ‘’Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya,  terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung”.

 

Tambahnya “Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai pengelola data dan informasi (PEDASI) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan.  Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat,  Ibu Sartika Dewi selaku Asisten Pratama Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

Workshop Monitoring dan Evaluasi bagi para PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik. Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Sadar dengan hal tersebut Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Hrliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan acara Workshop Keterbukaan Informasi Publik Terkait Monitoring Evaluasi (MONEV) Bagi Para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Pengisian Dan Penandatanganan Pakta Integritas Tentang KIP Dan Pelayanan Informasi Publik.

 

Kegiatan dimulai pada Hari Rabu-Kamis, 20-21 Maret 2019, bertempat di Ciwidey Valley Resort. Peserta terdiri dari Para PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Tujuan diadakannya kegiatan ini agar PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Kegiatan ini didiri dan dibuka langsung oleh Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Ahyani Raksanagara. Kang Yana sapanya menyampaikan “kegiatan ini diharapkan menjadi sarana bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, sehingga menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan para peserta dalam menyikapi tuntutan keterbukaan informasi publik, dengan tujuan mencapai pemerintah yang terbuka atau open governance yang berkeadilan, akuntabel, baik dan bersih, sekaligus mewujudkan pelayanan informasi prima’’.

 

Kang Yana menambahkan “Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif”. Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta intergritas bagi seluruh PPID Pembantu tentang KIP.

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Bapak Haneda Sri Lastoto selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan Bapak Ari Syahril Ramadhan selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen.

 

Tujuan Kota Bandung terhadap kemajuan PPID Kota Bandung sangat konsisten. Salah satunya dengan launchingnya Aplikasi Monev PPID inovasi yang akan memudahkan mendapatkan gambaran penerapan UU KIP di Kota Bandung. Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu sebagai peserta monev. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi Pemerintah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu maupun Kota Bandung pada umumnya.

 

Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya .

 

 

Menerima Kunjungan Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi serta Staf Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik menerima kunjungan kerja dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Kamis (13/03/2019) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Lantai 2 Jalan Wastukencana No. 2 Bandung

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, Tarmizi Ismail menuturkan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini yaitu guna studi banding dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di PPID Kota Bandung.

“Harapan kami ingin belajarl lebih mendalam mengenai Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang sudah berjalan pada PPID Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Harapannya ke depan setelah adanya kunjungan ini mampu menjadi tolak ukur bagi PPID Kota Padang menjadi lebih baik.’’ ujarnya.

Agenda kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan mengunjungi Bandung Command Center dan Bandung Media Center Jl. Wastukancana No.2.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung

(12/3) Bidang Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peran Kelompok Informasi Masyarakat di 51 Kelurahan se-Kota Bandung di Hotel Mitra . Kegiatan ini merupakan kelajutan dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 – 15 Februari 2019, bertempat di Putri Gunung Hotel, Jalan Raya Tangkuban Perahu Km.16-17, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan ini menghadirkan para narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya yaitu Kepala Bagian PEMUM pada Setda Kota Bandung, Drs. Asep Saeful Gufron, M.Si., Akademisi dari FIKOM UNISBA Bandung, Dr. Rita Gani, S.Sos., M.Si., Ketua FKKIM Kota Bandung, Doddy Rachmadi.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah perlunya upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi dengan masyarakat untuk mencerdaskan memberdayakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh integritas berbangsa dan bernegara, membina Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan agar menjadi mitra kerja masyarakat dalam menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat, diharapkan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan untuk menjadi mediator informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat secara timbal balik dan berkesinambungan, serta membina Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan agar siap menjadi penerima, pengelola serta penyebar informasi kepada masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan pertemuan semacam ini mampu meningkatkan sinergi di antara pemerintah dengan kelompok informasi masyarakat . Agar kita bisa  seiringan sejalan dalam membangun kota ini menuju Bandung juara .

Bimbingan Teknis Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Versi 3.0

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas.

LAPOR berperan penting dalam penanganan pengaduan bagi pelayanan publik yang lebih baik, untuk mewujudkan layanan publik di indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Rabu (13/3) Kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Versi 3.0 dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Ibu dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes menuturkan “Pemerintah Kota Bandung telah bekerja sama dengan kantor staf presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman Republik Indonesia, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui penerapan aplikasi LAPOR. LAPOR hadir untuk merangkul dan menjaring informasi yang bersumber langsung dari masyarakat. melalui LAPOR, aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat langsung dikelola oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung sesuai bidang permasalahannya, hingga permasalahan kota dapat diatasi secara lebih tepat, cepat dan solutif’’.

Pemerintah Kota Bandung telah menerima lebih dari lima belas ribu pengaduan dengan jumlah pengaduan lebih dari seratus pengaduan setiap bulannya. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah data laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui LAPOR!, demi menjaga kualitas pelayanan publik, pada tahun 2019 Kementerian PAN-RB dan Kantor Staf Presiden telah secara resmi meluncurkan aplikasi lapor! versi 3.0. Aplikasi ini tidak mengubah sistem pengelolaan pengaduan yang telah ada, namun lebih kepada meningkatkan kualitas interaksi dalam segi tampilannya, dan dengan struktur basis data yang lebih baik diharapkan dengan hadirnya LAPOR! versi 3.0 dapat mewujudkan pengelolaan pengaduan yang lebih tertata, efektif dalam memberikan solusi dan efisien dalam penggunaannya.

Hadirnya aplikasi LAPOR di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diharapkan mampu melayani aspirasi dan pengaduan masyarakat secara sigap, aktif, dan responsif memberikan pelayanan terbaiknya kapanpun dan dimanapun, untuk mewujudkan smart society di Kota Bandung. Sangat tepat jika kami menyebut pengelola lapor ini sebagai para pelukis senyum untuk wajah Kota Bandung . Semoga Bimbingan Teknis ini dapat menjadi energi positif dan semangat baru dalam pelayanan publik di Kota Bandung.

Rapat Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019

Senin (04/03) Staff Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Ami Amalia menghadiri Rapat Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu 2019 yang di pimpin langsung oleh Bapak Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana dan dihadiri oleh 30 OPD Pemerintah Kota Bandung di Ruang Tengah Pemerintah Kota Bandung. 

Kang Yana menyampaikan “agar dilakukan Apel bersama-sama, serentak setelah itu temen-teman bergerak secara masif di hari itu. Karena  terpenting adalah kebersamaan”.

Kang Yana menambahkan ‘’yang melakukan penertiban itu bukan Pemerintah Kota Bandung, namun bawaslu lah yg menertibkan. Pemerintah Kota Bandung hanya sebagai pendukung. Penertiban APK terutama baligo dan megatron hanya dilakukan pada malam hari agar tidak mengakibatkan kemacetan”.

Rapat ini tak lepas dari tugas Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Kasatpol PP) menambahkan bahwa  tanggal 14 Februari 2019 mendapat surat dari bawaslu himbauan untuk penertibak APK. Sebetulnya satpol sudah pernah 1x melakukan penertiban sebanyak 230 APK dan besok nya pemilik APK menghubungi kami dan marah-marah karena penertiban tersebut, oleh karena itu Kasatpol PP memohon ijin penertiban ini harus serentak di hari yg sama agar mengurangi protes dari para pemilik APK dan tambahnya Bawaslu sudah menyampaikan bahwa para parpol untuk menertibkan APK nya untuk tidak menempatkan APK di Tempat ibadah, RS,Pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan dan lain-lain karena sangat mengganggu estetika kota .

Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN

Senin (04/03) Staff Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Nurhayat Ali Hanafi menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang di adakan Hotel Mercure Nexa Bandung.

Tak hanya itu Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika 2018-2019 akan adanya peloran yang di kirim setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi tentang Rencana Aksi Nasionl P4GN dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Kegiatan ini membahas beberapa poin yaitu bagaimana kebijakan BNN tentang P4GN yang langsung di bahas oleh Kepala BNN Kota Bandung, Yeni Siti Saodah, fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dan peranan penggiat Anti Narkotika dalam P4GN dan penyusunan Action Plan Inpres Nomor 6 Tahun 2018.