Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja DISBUDPAR dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK)

Bandung – PPID Bandung

 

Senin (31/10/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK).

Sidang pemeriksaan awal yakni memeriksa kedudukan hukum para pihak pada persidangan, kewenangan relatif, tujuan/alasan sengketa, dan pewaktuan.

Dalam hal ini Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK) sebagai termohon tidak dapat hadir pada sidang pemeriksaan awal sengketa informasi. Oleh karenanya selanjutnya akan dilakukan sidang pemeriksaan awal kedua. (TR)

Kegiatan Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Bandung – PPID Bandung

 

Pemerintah Kota Bandung menerima Tim Penilai Independen Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pada kegiatan uji publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 (Kamis, 27/10/2022).

 

Kegiatan uji publik ini dilaksanakan di Ruang Tengah Balai Kota Bandung diterima langsung oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana, S.E., M.M didampingi oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra.Susi Darsiti, M.Si dan oleh Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh beberapa PPID Pembantu antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Distarcip, Bakesbangpol dan Bagian PBJ.


Dalam kunjungan tersebut Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi & Edukasi dari Komisi Informasi Jawa Barat Dadan Saputra, S.Pd, M.Si memberikan informasi bahwa kegiatan uji publik ini dilakukan untuk melengkapi penilaian secara kuantitaif yang sebelumnya sudah dilakukan melalui penilaian sistem di E-MONEV.

 

Kegiatan ini menghadirkan 10 peserta uji publik dari pihak eksternal pemerintah Kota Bandung seperti perwakilan masyarakat, mahasiswa, media, pewarta dan organisasi masyarakat. Dalam kegiatan uji publik ini Tim Penilai Independen Komisi Informasi Jawa Barat, Dr. Mahi Hikmat, M.Si ditunjuk sebagai moderator.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dengan Badan Publik yang memberikan paparan yang diwakili oleh Subkor Penguatan Keterbukaan Informasi Publik tentang eksistensi kelembagaan PPID, standar pelayanan publik, informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara setiap saat dan informasi serta merta (penanganan pandemi covid-19). Lalu dilanjutkan dengan tanggapan, saran dan kritik dari 10 peserta uji publik yang di pimpin oleh moderator. Badan publik diberikan waktu untuk menjawab dan menanggapi dibantu juga oleh PPID pembantu.

 

Pada kegiatan ini dapat dilihat bagaimana respon masyarakat dan pihak eksternal lainnya terhadap keterbukaan informasi yang ada di Kota Bandung serta kritik dan saran yang dapat sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung kedepannya. Hasil uji publik ini juga dapat menjadi indikator peningkatan penilaian Badan Publik oleh tim penilai independen Komisi Informasi Jawa Barat. (TR)

Kegiatan Visitasi dan Uji Petik Dalam Rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Bandung – PPID Bandung

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menerima Tim Penilai Independen Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pada kegiatan visitasi dan uji petik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 (Kamis, 27/10/2022).

 

Kegiatan visitasi dan uji petik ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bandung Command Center diterima langsung oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra.Susi Darsiti, M.Si didampingi oleh Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh PPID Pembantu yaitu dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam kunjungan tersebut Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi & Edukasi dari Komisi Informasi Jawa Barat Dadan Saputra, S.Pd, M.Si memberikan informasi mengenai bagaimana proses penilaian Monev pada Tahun 2022 yang mengalami beberapa perubahan dibandingkan tahun lalu. Kota Bandung mendapat predikat tertinggi yaitu informatif. Untuk wilayah dengan kategori informatif akan dilakukan visitasi dan uji petik serta uji publik oleh Komisi Informasi Jawa Barat.

 

Dalam kegiatan visitasi dan uji petik, Tim dari Komisi Informasi Jawa Barat melakukan tanya jawab dan verifikasi evidence kepada PPID Utama Kota Bandung (Diskominfo) dan PPID Pembantu yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BALAP). Selanjutnya Komisi Informasi Jawa Barat melakukan verifikasi lapangan kepada PPID Pembantu yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengecek standar pelayanan informasi yang tersedia. (TR)

Rapat Koordinasi Mengenai Ketersediaan Informasi Berkala

Bandung – PPID Bandung

 

Kamis(13/10/22), Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Rapat Koordinasi bersama dengan PPID Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung di Ruang Rapat Bandung Command Center Diskominfo Bandung.

Rapat ini membahas mengenai ketersediaan informasi berkala, karena menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pasal 14 mengenai informasi berkala terdapat informasi-informasi baru yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang berkaitan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Sehingga Diskominfo Kota Bandung selaku PPID Utama mengkoordinasikan peraturan baru tersebut agar instansi terkait dapat membuka informasi sehingga bisa diakses oleh masyarakat. (TR)

Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo terhadap LSM KOREK

Bandung – PPID Bandung

 

Senin(10/10/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo dengan LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK). Informasi yang dimohonkan adalah perihal Data dan jumlah DTKS dan non DTKS di Kecamatan Cicendo di Tahun 2021, Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka Penerima Manfaat BanSos di Kec Cicendo dan Data dan jumlah penggalangan dana sosial untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kec Cicendo.

Sidang di awali dengan Pemeriksaan Awal legalitas Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan informasi serta kesungguhan pemohon dalam melakukan permohonan informasi. Hasil dari persidangan adalah sengketa informasi ini diputuskan batal karena jangka waktu permohonan sengketa informasi oleh LSM KOREK ke komisi informasi telah kadaluwarasa (TR)

Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial terhadap LSM KOREK

Bandung – PPID Bandung

 

Senin(10/10/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial dengan LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK). Informasi yang dimohonkan adalah perihal permohonan konfirmasi dan klarifikasi terkait kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung yaitu Program penanganan fakir miskin, dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Sidang di awali dengan Pemeriksaan Awal legalitas Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan informasi serta kesungguhan pemohon dalam melakukan permohonan informasi. Sidang dilanjutkan ke tahap mediasi. Hasil mediasi telah sepakat bahwa permohonan informasi tersebut  dapat dibuka. (TR)

KUNJUNGAN KERJA TIM LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEMENTRIAN PERDAGANGAN RI

Kunjungan Kerja Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

Selasa (27/09/22), Diskominfo Kota Bandung menerima Kunjungan Kerja dari tim layanan informasi publik dan tim pengaduan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia terkait dengan bagaimana proses pengelolaan PPID dan layanan pengaduan yang ada di Pemerintahan Kota Bandung. (TR)

RAPAT KOORDINASI TERBATAS MENGENAI JUMLAH TITIK PJU DI KOTA BANDUNG

Bandung – PPID Bandung

 

Rabu (21/09/22), Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, Panji Krismandi di Ruang Rapat Bandung Command Center Diskominfo Bandung.

Rapat ini membahas mengenai adanya permohonan informasi  tentang rincian seluruh lokasi serta jumlah titik PJU yang akan di bangun di Wilayah Kota Bandung baik ruas jalan nasional, provinsi, ataupun kota serta data PJU Highmast melalui reses ataupun musrenbang. Dan telah disepakati data-data apa saja yang akan diberikan kepada pemohon informasi. (TR)

Kunjungan Tim Komisi Informasi Terkait Peninjauan Langsung Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik 2021

Diskominfo – PPID

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menerima Tim Penilai Komisi Informasi (KI) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 (Rabu, 27/10/2021).

 

Penerimaan Tim Penilai yang dilaksanakan di Ruang Tengah Balai Kota Bandung tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh PPID Pembantu antara lain dari Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Sosial.

 

Berdasarkan hasil sementara Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Jawa Barat Tahun 2021, maka tim penilai Komisi Informasi melakukan kunjungan verifikasi lapangan, kunjungan tersebut dilaksanakan pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

 

Dalam kunjungan tersebut Tim mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi Kelembagaan PPID, Standar Pelayanan Informasi, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat dan Informasi Serta Merta agar selaras dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Pada sambutannya Y. Ahmad Brilyana, S.Sos., M.Si mengatakan, “Sekarang ini kebutuhan akan informasi meningkat secara signifikan, meningkatnya kesadaran itu harus dibarengi dengan layanan pemberian informasi publik yang profesional dari pemerintah, dengan semangat pelayanan cepat, akuntabel, tepat, murah dan transparan. Oleh karena itu, saya meyakini, monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja layanan PPID di daerah adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas tersebut.”

 

 

Selanjutnya kunjungan tersebut diakhiri dengan pemeriksaan verifikasi lapangan Monev KI Jabar dalam rangka penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik di Desk Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan Monev pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. (Tiara)