Pengumuman Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Kota Bandung

(Figure 1. Ki-ka: Dicky Wishnumulya, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Haneda Sri Lastoto-Ketua Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Yusuf Cahyadi – Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Eric M. Attauriq – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dra. Eli Harliani M.Si – Kepala Bidang Diseminasi  Informasi)

 

Diskominfo – PPID Kota Bandung

Informasi publik adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Informasi publik diproduksi, dikuasai, disimpan oleh badan publik dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau PPID, di masing-masing badan publik. Kota Bandung sebagai badan publik memiliki kewajiban pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dasar tersebut, PPID Kota Bandung melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara rutin setiap dua tahun. Di mana pada tahun ini kembali dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2019 kepada PPID Pembantu di dinas-dinas, PPID Sub-Pembantu Satker Pendidikan yang dalam hal ini adalah Sekolah Menegah Pertama Negeri, dan Sekolah Dasar Negeri. PPID Sub-Pembantu Satker Kesehatan yang dalam hal ini Puskesmas di Lingkungan Kota Bandung juga mendapatkan sosialisasi walaupun belum diikutkan dalam rangkaian monev.

 

Monev tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini monev dilakukan berbasis aplikasi. Dengan hadirnya aplikasi monev, penilaian mandiri dan pengumpulan dokumen pendukung dan eviden monev dapat dilakukan dari manapun secara on-line. Ini otomatis secara signifikan mengurangi jumlah kertas yang digunakan, serta efektifitas penyebarluasan informasi yang sangat menghemat waktu serta memudahkan tim penilai monev memverifikasi penilaian dan dalam melakukan pemeriksanaan eviden. Tahap penilaian tahap pertama monev menghasilkan peringkat sementara yang diraih oleh Bagian Organisasai dan Pemberdayagunaan Aparatur Daerah (ORPAD) sebagai peringkat tertingggi untuk Bagian, BPKA sebagai peringkat tertinggi untuk Badan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk sebagai peringkat tertinggi untuk Dinas, PD. Bank Perkreditan Rakyat sebagai peringkat tertinggi untuk BUMD, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) sebagai peringkat tertinggi untuk BLUD, Kecamatan Kiaracondong sebagai peringkat tertinggi untuk Kecamatan, SMP Negeri 6 sebagai peringkat tertinggi untuk PPID-Sub Pembantu tingkat SMP, SD Negeri 247 sebagai peringkat tertinggi untuk PPID-Sub Pembantu tingkat Sekolah Dasar. Setelah masa penilain masuk kepada masa sanggah yang dibuka selama 10 hari. PAda masa sanggah peserta dapat memperbaiki kuesioner, dokumen, serta eviden yang dirasa masih kurang atau dikoreksi oleh tim penilai. Dan setelah masa sanggah dilakukan tahap penilaian kedua yang akan mehnghasilkan peringkat akhir penilaian monev ini.

 

Pada tanggal 8 Oktober 2019, bertempat di ruang Asia Afrika hotel Savoy Homann Kota Bandung dilaksanakan Pengumuman Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah kota Bandung. Peserta yang hadir dari PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris Dinas/ Badan/Bagian, BLUD, BUMD, perwakilan PPID Sub-Pembantu, Komunitas Informasi Masyrakat Kota Bandung, Komisi Informasi Jawa Barat, Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, bapak Eric M. Attauriq. Dalam arahannya beliau berpesan untuk menerima hasil monev baik atau buruk hasil nya, dan berharap informasi publik dapat diakses melalui berbagai macam kanal dengan lebih cepat dan oleh seluruh warga, termasuk kaum disabilitas. Kegiatan dilajutkan dengan  paparan Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo kota Bandung memaparkan proses monev dari mulai sosialisasi yang dilakukan hingga 3 kali dalam setahun kepada PPID Pembantu, PPID Sub-Pembantu Pendidikan dan PPID Sub-Pembantu Kesehatan. Tingkat partisipasi monev untuk OPD mencapai 84.4%. Tingkat partisipasi terendah dipegang oleh Satker Pendidikan Sekolah Dasar yang hanya 39.8%. Hal ini menjadi masukkan untuk PPID Kota Bandung untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan proaktif kepada Satker yang masih belum aktif.

 

Hasil pemeringkatan ini mengumumkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai peringkat pertama Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan KIP Tahun 2019 Kategori Perangkat Dinas dan Badan. Untuk kategori Bagian dan Kecamatan diraih oleh Kecamatan Kiaracondong. Untuk kategori BLUD dan BUMD diraih oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Sedangkan peringkat pertama untuk kategori PPID Sub-Pembantu Satker Pendidikan Sekolah Menegah Pertama diraih oleh SMP Negeri 6, dan untuk kategori PPID Sub-Pembantu Satker Pendidikan Sekolah Dasar diraih oleh SDN 059 Cirangrang. Ketua Komisi Ombudsman perwakilan Jawa Barat yang hadir langsung pada acara pengumuman hasil pemeringkatan monev, Bapak Haneda Sri Lastoto, mengucapkan selamat dan mendukung kota Bandung untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan terus proaktif menanggapi laporan terkait pengelolaan pelayanan publik nya. PErwakilan Komisi Informasi Jawa Barat, Bapak Ijang Faisal, menyampaikan apa yang telah dicapai oleh PPID Kota Bandung merupakan suatu prestasi karena telah berhasil menyelenggarakan monev sebanyak dua kali, dimana daerah lain belum pernah ada yang menyelenggarakannya. Dan mendukung PPID kota Bandung untuk terus berinovasi dengan melihat darah lain yang tidak kalah maju pengelolaan PPID nya seperti di Kalimantan Barat. Sebagai penutup rangkaian acara, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung menyampaikan ucapan selamat kepada peraih penghargaan, dan bagi yang belum mendapat penghargaan tidak berkecil hati dan melihat aspek apa saja yang harus ditingkatkan. Dalam Penyelenggaraan acara juga dimeriahkan oleh pembagian doorprize dari sponsor acara, yaitu Bank BJB, Bank Mandiri, dan PDAM Tirtawening.

                    (Figure 2 Para Peraih penghargaan pemeringkatan berfoto bersama Bapak Asisten Daerah 2)

 

Menerima Kunjungan Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi serta Staf Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik menerima kunjungan kerja dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Republik Indonesia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Kamis (13/03/2019) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Lantai 2 Jalan Wastukencana No. 2 Bandung

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, Tarmizi Ismail menuturkan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini yaitu guna studi banding dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di PPID Kota Bandung.

“Harapan kami ingin belajarl lebih mendalam mengenai Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang sudah berjalan pada PPID Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Harapannya ke depan setelah adanya kunjungan ini mampu menjadi tolak ukur bagi PPID Kota Padang menjadi lebih baik.’’ ujarnya.

Agenda kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan mengunjungi Bandung Command Center dan Bandung Media Center Jl. Wastukancana No.2.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung

(12/3) Bidang Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peran Kelompok Informasi Masyarakat di 51 Kelurahan se-Kota Bandung di Hotel Mitra . Kegiatan ini merupakan kelajutan dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 14 – 15 Februari 2019, bertempat di Putri Gunung Hotel, Jalan Raya Tangkuban Perahu Km.16-17, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan ini menghadirkan para narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya yaitu Kepala Bagian PEMUM pada Setda Kota Bandung, Drs. Asep Saeful Gufron, M.Si., Akademisi dari FIKOM UNISBA Bandung, Dr. Rita Gani, S.Sos., M.Si., Ketua FKKIM Kota Bandung, Doddy Rachmadi.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah perlunya upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi dengan masyarakat untuk mencerdaskan memberdayakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh integritas berbangsa dan bernegara, membina Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan agar menjadi mitra kerja masyarakat dalam menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat, diharapkan Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan untuk menjadi mediator informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat secara timbal balik dan berkesinambungan, serta membina Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan agar siap menjadi penerima, pengelola serta penyebar informasi kepada masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan pertemuan semacam ini mampu meningkatkan sinergi di antara pemerintah dengan kelompok informasi masyarakat . Agar kita bisa  seiringan sejalan dalam membangun kota ini menuju Bandung juara .

Bimbingan Teknis Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Versi 3.0

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas.

LAPOR berperan penting dalam penanganan pengaduan bagi pelayanan publik yang lebih baik, untuk mewujudkan layanan publik di indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Rabu (13/3) Kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Versi 3.0 dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Ibu dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes menuturkan “Pemerintah Kota Bandung telah bekerja sama dengan kantor staf presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman Republik Indonesia, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui penerapan aplikasi LAPOR. LAPOR hadir untuk merangkul dan menjaring informasi yang bersumber langsung dari masyarakat. melalui LAPOR, aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat langsung dikelola oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung sesuai bidang permasalahannya, hingga permasalahan kota dapat diatasi secara lebih tepat, cepat dan solutif’’.

Pemerintah Kota Bandung telah menerima lebih dari lima belas ribu pengaduan dengan jumlah pengaduan lebih dari seratus pengaduan setiap bulannya. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah data laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui LAPOR!, demi menjaga kualitas pelayanan publik, pada tahun 2019 Kementerian PAN-RB dan Kantor Staf Presiden telah secara resmi meluncurkan aplikasi lapor! versi 3.0. Aplikasi ini tidak mengubah sistem pengelolaan pengaduan yang telah ada, namun lebih kepada meningkatkan kualitas interaksi dalam segi tampilannya, dan dengan struktur basis data yang lebih baik diharapkan dengan hadirnya LAPOR! versi 3.0 dapat mewujudkan pengelolaan pengaduan yang lebih tertata, efektif dalam memberikan solusi dan efisien dalam penggunaannya.

Hadirnya aplikasi LAPOR di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diharapkan mampu melayani aspirasi dan pengaduan masyarakat secara sigap, aktif, dan responsif memberikan pelayanan terbaiknya kapanpun dan dimanapun, untuk mewujudkan smart society di Kota Bandung. Sangat tepat jika kami menyebut pengelola lapor ini sebagai para pelukis senyum untuk wajah Kota Bandung . Semoga Bimbingan Teknis ini dapat menjadi energi positif dan semangat baru dalam pelayanan publik di Kota Bandung.

Rapat Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019

Senin (04/03) Staff Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Ami Amalia menghadiri Rapat Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu 2019 yang di pimpin langsung oleh Bapak Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana dan dihadiri oleh 30 OPD Pemerintah Kota Bandung di Ruang Tengah Pemerintah Kota Bandung. 

Kang Yana menyampaikan “agar dilakukan Apel bersama-sama, serentak setelah itu temen-teman bergerak secara masif di hari itu. Karena  terpenting adalah kebersamaan”.

Kang Yana menambahkan ‘’yang melakukan penertiban itu bukan Pemerintah Kota Bandung, namun bawaslu lah yg menertibkan. Pemerintah Kota Bandung hanya sebagai pendukung. Penertiban APK terutama baligo dan megatron hanya dilakukan pada malam hari agar tidak mengakibatkan kemacetan”.

Rapat ini tak lepas dari tugas Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Kasatpol PP) menambahkan bahwa  tanggal 14 Februari 2019 mendapat surat dari bawaslu himbauan untuk penertibak APK. Sebetulnya satpol sudah pernah 1x melakukan penertiban sebanyak 230 APK dan besok nya pemilik APK menghubungi kami dan marah-marah karena penertiban tersebut, oleh karena itu Kasatpol PP memohon ijin penertiban ini harus serentak di hari yg sama agar mengurangi protes dari para pemilik APK dan tambahnya Bawaslu sudah menyampaikan bahwa para parpol untuk menertibkan APK nya untuk tidak menempatkan APK di Tempat ibadah, RS,Pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan dan lain-lain karena sangat mengganggu estetika kota .

Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN

Senin (04/03) Staff Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Nurhayat Ali Hanafi menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang di adakan Hotel Mercure Nexa Bandung.

Tak hanya itu Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika 2018-2019 akan adanya peloran yang di kirim setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi tentang Rencana Aksi Nasionl P4GN dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Kegiatan ini membahas beberapa poin yaitu bagaimana kebijakan BNN tentang P4GN yang langsung di bahas oleh Kepala BNN Kota Bandung, Yeni Siti Saodah, fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dan peranan penggiat Anti Narkotika dalam P4GN dan penyusunan Action Plan Inpres Nomor 6 Tahun 2018.

 

Dialog Interaktif Penyuluhan Keterbukaan Informasi dan Anti Hoax Bersama Radio Sonata

BADAMI adalah salah satu Program Bidang Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan berkolaborasi Bersama Radio Sonata sebagai media partner . Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kamis dengan beragai tema dan narasumber yang berbeda setiap minggu nya.

Kamis (28/02) Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dengan tema penyuluhan, keterbukaan informasi dan anti hoax . Dalam kesempatannya Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani menjelaskan SOP kinerja Bidang Diseminasi , tak hanya itu Kepala Seksi Kemitraan, Dieny Ferbianti, Kelapa Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi, Halwatul Iman,  serta Staff Keterbukaan Informasi, Amalia Utami ikut mendampingi dan memaparkan tugas dan fungsi kerja di masing- masing bidang.

Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu cara agar masyarakat Kota Bandung ikut berkontribusi dan berinteraksi langsung dengan para pejabat publik di Kota Bandung . BADAMI diharapakan menjadi wadah untuk masyarakat memonitoring dan mengevalusi inovasi yang ada di Kota Bandung, untuk Bandung yang lebih baik lagi .

Rapat Terkait Peraturan Walikota Nomor 1265 Tahun 2015 Tentang Pedoman LAPOR

Kepala Bidang Diseminasi, Ely Harliani dan Kelapa Seksi Penguatan Keterbuakaan Publik, Yusuf Cahyadi melakukan Kegiatan Rapat Terkait Peraturan Walikota Nomor 1265 Tahun 2015 Tentang Pedoman LAPOR bersama Koordinator Bandung Command Center (Plt Pengembangan Sumber Daya TIK), Furqon Hanafi yang didampingi Wakil Koordinator BCC, Novi Nuryanti di ruang rapat BCC lantai II (27/02)

Forqon Hasana menyampaikan “kita harus tahu 4 fungsi aplikasi LAPOR ini yaitu Distribusi Laporan, Monitoring Evaluasi, Analisis Data Laporan seperti objek laporan, kecepatan respon dan jumlah laporan masuk yang terakhir adanya Sosialisasi Aplikasi LAPOR di semua media . Tidak hanya itu admin LAPOR juga diharapkan paham terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD’’

Tambahnya “Setiap pengaduan yang masuk di aplikasi LAPOR harus ada tindak lanjut dari setiap OPD maksimal 5 hari kerja apabila melebihi waktu akan ada rekap ulang tindak lanjut pengaduan” Diharapkan pula setiap aplikasi yang ada di pemerintah daerah harus terintegrasi dengan aplikasi LAPOR .

Sidang Sengketa Informasi Lanjutan Perihal Mendengarkan Saksi dari Pihak Developer Terkait Perizinan The Suite Metro Apartemen Oleh Komisi Informasi Jawa Barat

Selasa, 26 Februari 2019, Kelapa Seksi Penguatan Keterbuakaan Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menghadiri sidang lanjutan perihal mendengarkan keterangan  Saksi dari Pihak Developer Terkait Perizinan The Suite Metro Apartemen.

Sidang lanjutan agenda mendengarkan saksi dihadiri oleh pemohon informasi, termohon informasi (Pemerintah Kota Bandung), saksi dari termohon (Developer PT. Margahayu Land, dan DLHK Kota Bandung), saksi dari pemohon (warga RT 06).

Agenda pertama majelis komisioner mendengarkan kesaksian dari dari PT. Margahayu Land mengenai kronologis pembangunan The Suite Metro Apartemen dan segala bentuk perizinannya, dilanjutkan majelis komisioner mendengarkan kesaksian dari DLHK Kota Bandung mengenai dokumen UKL/UPL/AMDAL The Suite Metro Apartemen.

Akhir sidang Komisioner memberikan waktu kepada pemohon dan termohon untuk membuat pernyataan tertulis terkait setelah mendengarkan kesaksian, paling lambat tanggal 4 Maret 2019. Komisioner akan melakukan pemeriksaan setempat kepada pemohon pada tanggal 1 Maret 2019. Sidang hasil pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019.

Rapat Lanjutan Internal Pemerintah Kota Bandung Terkait Hasil Pemeriksaan Setempat oleh Komisi Informasi Jawa Barat

Jum’at, 22 Februari 2019, Komisi Informasi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Lanjutan Internal Pemerintah Kota Banding Terkait Hasil Pemeriksaan Setempat . Kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Diseminasi , Ely Harliani dan Kelapa Seksi Penguatan Keterbuakaan Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Majelis komisioner, Dan Satrianadan dan tim mendatangi DPMPTSP Kota Bandung untuk melakukan pemeriksaan setempat terkait dokumen dokumen yang di minta pemohon. Dalam agenda rapat Majelis komisioner memeriksa IMB dan Izin Jalan Masuk, karena hanya ada dokumen tersebut yang dikuasai oleh DPMPTSP. Rekomendasi Duga Muka Banjir yang di kuasai oleh DPU ketika pemeriksaan setempat. Ada pun sisa dokumen yaitu Izin Pengeboran Sumur Artesis, Iin Pengembalian Air tanah, dan Dokumen UKL/UPL/AMDAL ada di DLHK.

Kegiatan ini dilanjutkan rapat internal Pemerintah Kota Bandung antara DPMPTSP dan Diskominfo terkait persiapan sidang Selasa, 26 Februari 2019 terkait sidang pendengaran saksi yang akan di hadirkan oleh termohon dan pemohon.