Piala Humas Jabar 2019 : Pemerintah Kota Bandung Raih 7 Penghargaan

Diskominfo – PPID

 

Pemerintah Kota Bandung Memboyong Piala Penghargaan dalam Event Piala Humas Jabar 2019 yang diadakan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) 9 Agustus 2019 di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

 

Gambar: Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta tim Humas Bandung dan Tim PPID Kota Bandung

Gambar: Piala Penghargaan yang diraih oleh PPID Kota Bandung

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, bersama Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publi, Yusuf Cahyadi dan Tim PPID, dan Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya menghadiri dan menerima total 7 Penghargaan mewakili Pemerintah Kota Bandung yakni

1.      Peringkat Pertama Pengumuman Informasi Publik Berkala

2.      Peringkat Pertama Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan PPID

3.      Peringkat Pertama Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik

4.      Kategori Terbaik Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Kota dan Kabupaten

5.      Penghargaan Inovasi PPID melalui kegiatan E-Monev

6.      Juara 2 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kota dan Kabupaten 

7.      Juara 3 Monitoring dan evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik Kategori Keterbukaan Infomasi Pemerintah Kota dan Kabupaten

 

Keberhasilan Ini menjadi salah satu penambah semangat untuk Pemerintah Kota Bandung Khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika maupun Humas Kota Bandung mampu terus menciptakan Inovasi-inovasi baru dan Meningkatkan prestasi maupun Kinerja Pemkot Bandung dalam pelayanan publik untuk masyarakat Kota Bandung. (MM)

 

 

Koordinasi Program Kerja Bersama Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat dan UNISBA

Diskominfo – PPID

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan pertemuan dengan pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Bandung (FK-KIM) pada Senin, 01 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Diskominfo Kota Bandung, membahas mengenai program kegiatan yaitu pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para anggota FK-KIM dalam menggunakan berbagai jenis media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

Untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Diskominfo dan FK-KIM Kota Bandung bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung (UNISBA). Dalam hal ini UNISBA bersedia untuk menyediakan fasilitas berupa tempat dan materi mengenai penggunaan media sosial dan cara membuat konten yang menarik. Materi yang akan disampaikan pada hari pelatihan diantaranya adalah cara membuat dan mengolah blog dalam bentuk tuisan maupun video secara efektif.

Diharapkan setelah para anggota FK-KIM mengikuti kegiatan ini, konten dan informasi yang disajikan kepada masyarakatpun menjadi lebih menarik dengan tujuan masyarakat dapat lebih mudah dan tertarik menerima informasi yang dibagikan. Rapat yang dipimpin oleh Drs. Eli Harliani, M.Si. sebagai Kepala Bidang Desiminasi Informasi menghasilkan kesepakatan bahwa acara ini akan dilaksanakan pada 17 Juli 2019 bertempat di Laboratorium Universitas Islam Bandung.

 

 

Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Guna Tingkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Diskominfo – PPID

 

Hari terakhir pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang diselenggarakan pada Kamis (27/06/19) di Hotel Benua Kota Bandung, diikuti oleh 27 aparatur daerah Kota Bandung.

Pelatihan yang dilaksanakan selama empat hari yang diawali dengan pelatihan penanganan pengaduan selama dua hari, kemudian dilanjut dengan pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) ini bertujuan agar meningkatkan kinerja dari setiap instansi sehingga bisa melayani masyarakat dengan maksimal.

Pada hari kedua pelatihan ini dimulai dengan langsung praktik memasukan data ke Website SIPP yang sudah disediakan, sehingga data tersebut dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi seperti persyaratan yang dibutuhkan atau tarif yang akan dikeluarkan dalam setiap pelayanan yang akan publik dapatkan yang berhubungan dengan instansi tersebut.

Dalam hal ini setiap perwakilan aparatur daerah dibantu oleh fasilitator Wawanudin dari PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) dan Aang Kusmawan dari Perkumpulan Inisiatif untuk memasukan setiap data yang diperlukan.

Untuk mengetahui setiap informasi tersebut masyarakat dapat mengakses situs https://sipp.menpan.go.id/ , didalamnya terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai pelayanan yang disediakan oleh setiap instansi pemerintah kota Bandung.

Dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung, diharapkan masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang maksimal dari instansi yang terkait.

 

 

Oleh: Asih Salima

Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bagi Aparatur Daerah

Diskominfo – PPID

Hari keti ga dalam rangkaian acara pelatihan penanganan pengaduan dan pelatihan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) Rabu (26/06/19) di Hotel Benua yang diadakan oleh DISKOMINFO Kota Bandung yang bekerja sama dengan PATTIRO, YAPPIKA, dan Perkumpulan Inisiatif (National Center for Indonesia Leadership).

Pelatihan hari ini lebih menekankan pada sistem informasi pelayanan publik atau SIPP bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa serta sambutan dari Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang meresmikan acara Pelatihan sistem informasi pelayanan publik (SIPP). Dan sabutan dari tim USAID-CEGAH yang diwakili oleh Danar.

Dalam sambutannya Yusuf mengatakan “Sistem informasi pelayanan publik atau SIPP memang sudah berjalan semenjak tahun 2017, sebelumnya kota Bandung sudah memiliki aplikasi standar pelayanan.bandung.go.id yang telah mengikuti standar informasi dari OMBUDSMAN yang tentu sejalan dengan SIPP. Sehingga sinergitas dan konsolidasi perlu dilakukan, agar kedua aplikasi ini dapat berjalan optimal”.

Sehingga dapat terwujud tujuan keterpaduan informasi pelayanan publik, pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan pelayanan publik.

Dalam akhir sambutannya Yusuf mengatakan “Harapan saya dengan adanya training SIPP bagi kota Bandung ini, semoga seluruh aparatur daerah yang ada dapat meningkatkan kompetensi diri untuk semaksimal mungkin dalam melayani publik kota Bandung”.

 

 

Acara yang dipandu oleh Wawanudin dari PATTIRO sebagai fasilitator, memulai acara pelatihan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) ini dengan mengetahui latar belakang serta tujuannya di bentuk SIPP. Sebagaimana diketahui sistem ini membantu instansi pemerintah untuk mengunggah informasi tentang pelayanan publik yang disediakan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Kemudian dalam pelatihan ini juga, membahas tentang bagaimana aparatur daerah untuk mengoptimalkan dalam penggunaan aplikasi SIPP. Selain itu, membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini juga mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota Bandung. Sehingga dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki oleh masing-masing instansi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Selain itu, dalam pelatihan ini juga membahas tentang standar pelayanan SIPP kepada masyarakat salah satunya adalah mengenai persayaratan sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu serta tarif yang diperlukan.

Menurut Wawanudin “Standarnya semua OPD yang menyediakan pelayanan, harus memiliki SIPP. Karena SIPP merupakan bentuk dari salah satu harapan untuk merubah pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik”.

 

Oleh: Asih Salima

 

Pelatihan Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bagi Aparatur Pemerintah Kota Bandung

Pelatihan SIPP bagi Aparatur Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung mengadakan pelatihan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) yang dihadiri oleh 27 lembaga aparatur Kota Bandung.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dan dimulai sejak Senin (24/06) kemarin bertempat di Hotel Benua Kota Bandung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulagi keluhan dan aduan masyarakat, serta cara aparatur menerima dan menanggapi aduan yang diajukan terhadap instansi tersebut dengan baik dan benar.

Dua hari pelaksanaan pelatihan ini lebih terpusat pada pembahasan mengenai penanganan aduan yang sering dilakukan oleh masyarakat terhadap instansi Pemerintah Kota Bandung. Mulai dari pembahasan mengenai regulasi pengaduan, mengenal berbagai karakteristik pengadu, penerimaan dan administrasi pengaduan, penyelesaian pengaduan hingga pelaporan mengenai aduan dan hasil upaya penyelesaian masalah tersebut.

 

 

Pemateri dalam pelatihan ini adalah Pak Wawanudin dari Pusat Telaah dan Infomasi Regional atau yang kerap disebut PATTIRO.

Selasa (25/06) pelatihan ini dimulai dengan penyampaian review materi yang telah dibahas pada diskusi sebelumnya oleh beberapa peserta. “Materi yang saya dapat kemarin mengenai karakteristik pengadu. Di lapangan pun, sering saya jumpai berbagai jenis karakteristik pengadu mulai dari yang tenang hingga yang mudah terbawa emosi. Sehingga cara menangani pengaduannya pun memerlukan cara yang berbeda-beda” Menurut penuturan Lanjari selaku perwakilan dari Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

 

 

Pelatihan ini menekankan konsep diskusi yang disertai dengan beberapa simulasi, salah satunya adalah simulasi administrasi pengaduan. Dimana para pengadu harus menyertakan identitas diri serta bukti yang terpercaya, dan para instansi pun harus mengkonfirmasi identitas dari pengadu tersebut dan bukti yang disertakan.

Yeyet perwakilan dari Dinas Kesehatan mengharapkan adanya unit khusus yang bertugas untuk menangani prngaduan dan keluhan dari masyarakat, sehingga aduan tersebut dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif.

 

Oleh: Dinda Maulinda & Asih Salima

MAFINDO Bandung Raya: Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi

Diskominfo – PPID

Bandung – MAFINDO – Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) terus berkiprah melawan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian ke seluruh Indonesia. Guna menjangkau semakin banyak khalayak sasaran, MAFINDO Bandung Raya hari ini dideklarasikan di Pelataran Café Lo.Ka.Si, Area Car Free Day (CFD) Dago, Bandung, Minggu (31/3). Deklarasi mengambil tema “Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi.”

 

Selain deklarasi, puluhan relawan MAFINDO Bandung Raya juga memberikan edukasi seputar kiat-kiat menangkal hoaks yang banyak diterima melalui media sosial. Hal ini penting dilakukan, mengingat hasil penelitian Daily Social bersama Jakpat Mobile Survey Platform kepada 2032 pengguna smartphone mendapati 44,19% responden yang merasa tidak yakin memiliki kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks (2018). Sambil memperkenalkan visi dan misi MAFINDO, para relawan juga memperkenalkan aplikasi anti hoaks yang dikembangkan oleh MAFINDO, yakni Hoax Buster Tools (HBT) yang bisa didownload secara gratis.

 

Dr. Rita Gani, M.Si, selaku salah satu penggagas MAFINDO Bandung Raya menyatakan, melalui kegiatan ini masyarakat Bandung diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap bahaya hoaks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Kami juga sekaligus ingin memotivasi publik untuk memanfaatkan aplikasi anti hoaks sehingga dapat melakukan pengecekan fakta secara mandiri. Upaya ini merupakan bagian dari literasi media digital dalam melawan hoaks, sekaligus guna mengawal pelaksanaan demokrasi di setiap lini kehidupan masyarakat Bandung,” imbuh Rita.

 

Tema “Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi” diambil mengingat makin masifnya penyebaran hoaks bermuatan politik yang tersebar di media sosial. Data Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) MAFINDO menemukan 997 hoaks sepanjang 2018, sebanyak 49% di antaranya bertema politik (488 hoaks). Berkenaan dengan hoaks politik yang didominasi oleh topik pencalonan presiden, kedua capres dalam Pemilu 2019 sama-sama menjadi korban hoaks. Hoaks lain yang dinilai meresahkan adalah hoaks terhadap pemerintah dan penyelenggara Pemilu seperti KPU, juga hoaks terkait bencana, dan isu-isu kesehatan. Deklarasi anti hoaks dan literasi digital Mafindo Bandung Raya diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif dan peredam konflik, khususnya setelah Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April nanti.

 

Kegiatan ini sendiri merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh MAFINDO Bandung Raya. Pada waktu mendatang, MAFINDO Bandung Raya berencana menyelenggarakan kegiatan lain, di antaranya perekrutan relawan, Digital Literacy Training dan Workshop Anti Hoaks yang melibatkan beberapa lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, media massa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

 

MAFINDO Bandung Raya, 31 Maret 2019

 

Contact Person.

Media Officer MAFINDO Bandung Raya, Ratri Rizki Kusumalestari

No HP. 0877 2262 2631. Email ratri.rizki@gmail.com.

 

Sumber : MAFINDO Bandung Raya

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD Dan UPT Puskesmas

Diskominfo – PPID

 

Jumat, (29/3) Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD dan UPT Puskesmas di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung.

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani membuka kegiatan ini mewakili PLT Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung . Ahyani Raksanagara. Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PPID Sub Pembantu di satuan kerja pendidikan SD dan UPT Puskesmas dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di satuan kerja pendidikan masing-masing selaku PPID Sub Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Tambahnya ‘’Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya, terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung. Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai PPID Sub Pembantu disatuan pendidikan dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain M. Taufan Dwi selaku Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

 

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP)

Diskominfo – PPID

 

Kamis, (28/3) Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi  PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP) di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung. Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani membuka kegiatan ini mewakili Plt. Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung . Ahyani Raksanagara. Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PPID Sub Pembantu di satuan kerja pendidikan (SD dan SMP) dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di satuan kerja pendidikan masing-masing selaku PPID Sub Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Tambahnya ‘’Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya,  terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung. Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai PPID Sub Pembantu disatuan pendidikan dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat,  M. Taufan Dwi selaku Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Selasa, (26/3) Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Asmila Boutique Hotel Bandung.

 

Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PEDASI di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Sadar dengan hal tersebut Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan ini yang langsung dibuka dan diresmikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Dicky Wishnumulya mengatakan ‘’Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya,  terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung”.

 

Tambahnya “Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai pengelola data dan informasi (PEDASI) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan.  Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat,  Ibu Sartika Dewi selaku Asisten Pratama Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

Workshop Monitoring dan Evaluasi bagi para PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik. Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Sadar dengan hal tersebut Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Hrliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan acara Workshop Keterbukaan Informasi Publik Terkait Monitoring Evaluasi (MONEV) Bagi Para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Pengisian Dan Penandatanganan Pakta Integritas Tentang KIP Dan Pelayanan Informasi Publik.

 

Kegiatan dimulai pada Hari Rabu-Kamis, 20-21 Maret 2019, bertempat di Ciwidey Valley Resort. Peserta terdiri dari Para PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Tujuan diadakannya kegiatan ini agar PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Kegiatan ini didiri dan dibuka langsung oleh Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Ahyani Raksanagara. Kang Yana sapanya menyampaikan “kegiatan ini diharapkan menjadi sarana bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, sehingga menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan para peserta dalam menyikapi tuntutan keterbukaan informasi publik, dengan tujuan mencapai pemerintah yang terbuka atau open governance yang berkeadilan, akuntabel, baik dan bersih, sekaligus mewujudkan pelayanan informasi prima’’.

 

Kang Yana menambahkan “Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif”. Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta intergritas bagi seluruh PPID Pembantu tentang KIP.

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Bapak Haneda Sri Lastoto selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan Bapak Ari Syahril Ramadhan selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen.

 

Tujuan Kota Bandung terhadap kemajuan PPID Kota Bandung sangat konsisten. Salah satunya dengan launchingnya Aplikasi Monev PPID inovasi yang akan memudahkan mendapatkan gambaran penerapan UU KIP di Kota Bandung. Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu sebagai peserta monev. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi Pemerintah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu maupun Kota Bandung pada umumnya.

 

Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya .