KUNJUNGAN KERJA TIM LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEMENTRIAN PERDAGANGAN RI

Kunjungan Kerja Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

Selasa (27/09/22), Diskominfo Kota Bandung menerima Kunjungan Kerja dari tim layanan informasi publik dan tim pengaduan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia terkait dengan bagaimana proses pengelolaan PPID dan layanan pengaduan yang ada di Pemerintahan Kota Bandung.

RAPAT KOORDINASI TERBATAS MENGENAI JUMLAH TITIK PJU DI KOTA BANDUNG

Bandung – PPID Bandung

 

Rabu (21/09/22), Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, Panji Krismandi di Ruang Rapat Bandung Command Center Diskominfo Bandung.

Rapat ini membahas mengenai adanya permohonan informasi  tentang rincian seluruh lokasi serta jumlah titik PJU yang akan di bangun di Wilayah Kota Bandung baik ruas jalan nasional, provinsi, ataupun kota serta data PJU Highmast melalui reses ataupun musrenbang. Dan telah disepakati data-data apa saja yang akan diberikan kepada pemohon informasi. (TA)

Sidang Sengketa Informasi antara LSM JPK dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cibeunying Kaler

Bandung – PPID Bandung

 

Rabu (06/07/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Jaringan Pemantau Kebijakan Jabar (JPK) dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cibeunying Kaler. Informasi yang dimohon adalah terkait anggaran pemeliharaan kendaraan operasional Kecamatan Cibeunying Kaler beserta dokumen pendukungnya tahun anggaran 2020/2021.

Sidang di awali dengan Pemeriksaan Awal legalitas Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan informasi serta kesungguhan pemohon dalam melakukan permohonan informasi. Sidang dilanjutkan ke tahap mediasi. Hasil mediasi telah sepakat bahwa permohonan informasi tersebut  dapat dibuka sebagian. (MA)

Kota Bandung Raih Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Dengan Predikat Informatif

Diskominfo – PPID

 

Kota Bandung mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021. Penghargaan ini didapat berturut-turut sejak tahun 2016 – 2021.

Dalam acara anugerah ini Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menerima penghargaan tersebut beserta Kab. Bandung, Kota Bekasi dan Kota Tasikmalaya. Kota Bandung dan daerah lainnya mendapat nilai rata-rata nilai diatas 85 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada  Senin, 6 Desember 2021 di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Kang Yana, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua elemen pemerintahan dan masyarakat atas pencapaian dan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. (MA)

 

Kunjungan Tim Komisi Informasi Terkait Peninjauan Langsung Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik 2021

Diskominfo – PPID

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menerima Tim Penilai Komisi Informasi (KI) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 (Rabu, 27/10/2021).

 

Penerimaan Tim Penilai yang dilaksanakan di Ruang Tengah Balai Kota Bandung tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh PPID Pembantu antara lain dari Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Sosial.

 

Berdasarkan hasil sementara Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Jawa Barat Tahun 2021, maka tim penilai Komisi Informasi melakukan kunjungan verifikasi lapangan, kunjungan tersebut dilaksanakan pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

 

Dalam kunjungan tersebut Tim mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi Kelembagaan PPID, Standar Pelayanan Informasi, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat dan Informasi Serta Merta agar selaras dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Pada sambutannya Y. Ahmad Brilyana, S.Sos., M.Si mengatakan, “Sekarang ini kebutuhan akan informasi meningkat secara signifikan, meningkatnya kesadaran itu harus dibarengi dengan layanan pemberian informasi publik yang profesional dari pemerintah, dengan semangat pelayanan cepat, akuntabel, tepat, murah dan transparan. Oleh karena itu, saya meyakini, monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja layanan PPID di daerah adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas tersebut.”

 

 

Selanjutnya kunjungan tersebut diakhiri dengan pemeriksaan verifikasi lapangan Monev KI Jabar dalam rangka penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik di Desk Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan Monev pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. (Tiara)

 

Pengumuman Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID Kota Bandung

 

Informasi publik adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Informasi publik diproduksi, dikuasai, disimpan oleh badan publik dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing badan publik. Kota Bandung sebagai badan publik memiliki kewajiban pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dasar tersebut, PPID Kota Bandung melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara rutin setiap dua tahun. Di mana pada tahun ini kembali dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan sejak bulan Juli 2021 kepada PPID Pembantu di dinas, bagian, badan, BLUD, BUMN dan kecamatan serta PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan yang dalam hal ini adalah Sekolah Menegah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri. PPID Sub-Pembantu Satker Kesehatan yang dalam hal ini Puskesmas di Lingkungan Kota Bandung juga mendapatkan sosialisasi walaupun belum diikutkan dalam rangkaian monev.

 

Sama dengan tahun 2019, monev tahun ini pun dilakukan berbasis aplikasi. Dengan hadirnya aplikasi monev, penilaian mandiri dan pengumpulan dokumen pendukung dan eviden monev dapat dilakukan dari manapun secara on-line. Ini otomatis secara signifikan mengurangi jumlah kertas yang digunakan, serta efektifitas penyebarluasan informasi yang sangat menghemat waktu serta memudahkan tim penilai monev memverifikasi penilaian dan dalam melakukan pemeriksanaan eviden. Pada tanggal 7 Juni 2021, seluruh peserta monev mengikuti Sosilisasi penjelasan kegiatan monev penerapan UU KIP secara virtual. Empat kuesioner yang terdapat dalam monev ini yaitu Pembentukan dan Keberadaan PPID, Ketersediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Ketersediaan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Kelengkapan Standar Layanan Informasi Publik. Para peserta melakukan pengisian kuesioner penilaian sendiri (self assessment) dengan menyertakan bukti dokumen atau link pendukung. Setelah itu, dilakukan verifikasi website dan bukti dokumen atau link pendukung oleh Tim Penilai Monev PPID Kota Bandung. Setelah masa penilaian masuk kepada masa sanggah yang dibuka selama 4 hari. Pada masa sanggah peserta dapat memperbaiki kuesioner, dokumen, link dan eviden yang dirasa masih kurang atau dikoreksi oleh tim penilai. Dan setelah masa sanggah dilakukan tahap penilaian kedua yang akan menghasilkan peringkat akhir penilaian monev ini.

 

Pada tanggal 25 September 2021, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bandung ke-211 bertempat di Plaza Balai Kota Bandung dan juga dalam rangka memperingati Hari untuk Tahu Sedunia (The International Right to Know Day) yang diperingati setiap tanggal 28 September dilaksanakan Pengumuman Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dikarenakan masa pandemi virus covid 19 dan Kota Bandung masih berada di level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) peserta yang hadir di penghargaan ini hanya yang mendapatkan peringkat pertama, kedua dan ketiga. Penghargaan Peringkat 1 atas 8 kategori yang diberikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. Sementara untuk peringkat 2 dan 3 diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Y. Ahmad Brillyana, S.Sos., M.Si didampingi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dr. Dicky Whisnumulya, S.Sos., MM., Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra. Eli Harliani, S.Sos., M.Si dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. yang bertempat di Bandung Command Center.

 

Hasil pemeringkatan ini mengumumkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai peringkat pertama dengan kategori Pengelolaan PPID Terinformatif Bagi PPID Pembantu (Badan dan Dinas). Diikuti Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai peringkat dua dan tiga. Untuk kategori Pengelolaan PPID Terinformatif Bagi PPID Pembantu (Bagian, Kecamatan, BUMD dan BLUD) peringkat pertama diraih oleh Kecamatan Kiaracondong. Sedangkan untuk peringkat dua dan tiga yaitu Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Cinambo. Untuk kategori Penggeloaan PPID Terinformatif Bagi PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan Sekolah Dasar (SD) peringkat pertama diraih oleh SDN 056 Garuda Dadali. Diikuti SDN 247 Sukapura dan SDN 100 Cipedes sebagai peringkat dua dan tiga. Kategori Penggeloaan PPID Terinformatif Bagi PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) peringkat pertama diraih oleh SMPN 39. Peringkat kedua dan ketiga diraih oleh SMPN 38 dan SMPN 6.

 

Tingkat partisipasi pada pemeringkatan monev PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu mencapai 54%. Partisipasi PPID Pembantu mencapai 65%, partisipasi PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan (SD) mencapai 48% dan partisipasi PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan (SMP) mencapai 63%. Hal ini menjadi masukkan untuk PPID Kota Bandung untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan proaktif kepada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan yang masih belum aktif.

 

Selain pemeringkatan kategori tingkat dinas, badan, bagian, kecamatan, BUMD, BLUD dan sekolah (SMP dan SD), PPID Utama Kota Bandung juga memberikan penghargaan khusus kepada Pengelola Website Terbaik Bagi OPD dan BUMD, Pengelola LAPOR! Terbaik, Pengelola Medsos Terbaik Bagi SD dan Pengelola Medsos Terbaik Bagi SMP. Indikator penilaian kategori Pengelola Website Terbaik Bagi OPD dan BUMD yaitu selalu memperbaharui informasi, terdapat informasi tentang PPID dan terdapat link pengaduan yang diarahkan ke LAPOR!. Untuk Pengelola LAPOR! Terbaik dilakukan penilaian dengan cara menghitung pengaduan yang masuk dibagi dengan waktu tindak lanjut. Semakin cepat tindak lanjut, maka rata-rata waktu tindak lanjut semakin kecil dan skor akan semakin besar. Semakin banyak laporan, maka skor akan semakin besar. Admin dengan tindak lanjut paling cepat dan dengan jumlah laporan paling banyak memiliki skor terkecil. Admin LAPOR! Perangkat daerah dengan skor tertinggi akan menjadi Pengelola LAPOR! Terbaik. Indikator penilaian kategori Pengelola Medsos Terbaik dilihat dari keaktifan, jumlah followers, jumlah postingan, informatif dan desain.

 

Kategori Pengelola Website Terbaik Bagi OPD dan BUMD diraih oleh Irviyanti Permata Agustina, S.I.Kom (Dinas Pendidikan), Hadi Surachman, SE (DPMPTSP) dan Tanrianto Andhika Putra, S.I.Kom (Disdukcapil). Untuk Kategori Pengelola LAPOR! Terbaik diraih oleh Titin Saptinah Yuaningsih (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga), Mohamad Irfan Nurfansyah, ST (Dinas Sosial), Sunarti Zakaria (Kec. Bandung Kulon). Untuk Kategori Pengelola Medsos Terbaik Bagi SD diraih oleh SDN 247 Sukapura, SDN 201 Sukaluyu dan SDN 140 Arcamanik. Untuk kategori Pengelola Medsos Terbaik Bagi SMP diraih oleh SMPN 18, SMPN 39 dan SMPN 59.

 

Dalam penyelenggaraan acara penghargaan monev ini juga dimeriahkan oleh pembagian doorprize dari sponsor acara, yaitu Baso Mawar, Viva Dahlia, Bank BJB, Perumda Tirtawening dan PLN.

 

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 di Kota Bandung ini akan dibagikan kepada seluruh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. Hasil yang memuat penilaian dalam setiap kriteria/kategori tersebut diharapkan akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi pendampingan pengembangan program penerapan UU KIP secara sistematik di masing-masing PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. (MA)

 

 

Rapat Teknis Bersama DPP LSM Korek dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Bandung

Senin (20/09/21). Senin (20/09/21), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. mengikuti Rapat Teknis Bersama DPP LSM Korek dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Bandung terkait tanggapan atas keberatan informasi.

Rapat Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Senin (20/09/21), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. beserta staf mengikuti Rapat Koordinasi Permohonan Informasi ke beberapa PPID Pembantu tentang informasi Swakelola Tipe 3 yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung.