MAFINDO Bandung Raya: Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi

Diskominfo – PPID

Bandung – MAFINDO – Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) terus berkiprah melawan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian ke seluruh Indonesia. Guna menjangkau semakin banyak khalayak sasaran, MAFINDO Bandung Raya hari ini dideklarasikan di Pelataran Café Lo.Ka.Si, Area Car Free Day (CFD) Dago, Bandung, Minggu (31/3). Deklarasi mengambil tema “Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi.”

 

Selain deklarasi, puluhan relawan MAFINDO Bandung Raya juga memberikan edukasi seputar kiat-kiat menangkal hoaks yang banyak diterima melalui media sosial. Hal ini penting dilakukan, mengingat hasil penelitian Daily Social bersama Jakpat Mobile Survey Platform kepada 2032 pengguna smartphone mendapati 44,19% responden yang merasa tidak yakin memiliki kemampuan dalam mendeteksi berita hoaks (2018). Sambil memperkenalkan visi dan misi MAFINDO, para relawan juga memperkenalkan aplikasi anti hoaks yang dikembangkan oleh MAFINDO, yakni Hoax Buster Tools (HBT) yang bisa didownload secara gratis.

 

Dr. Rita Gani, M.Si, selaku salah satu penggagas MAFINDO Bandung Raya menyatakan, melalui kegiatan ini masyarakat Bandung diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap bahaya hoaks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Kami juga sekaligus ingin memotivasi publik untuk memanfaatkan aplikasi anti hoaks sehingga dapat melakukan pengecekan fakta secara mandiri. Upaya ini merupakan bagian dari literasi media digital dalam melawan hoaks, sekaligus guna mengawal pelaksanaan demokrasi di setiap lini kehidupan masyarakat Bandung,” imbuh Rita.

 

Tema “Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi” diambil mengingat makin masifnya penyebaran hoaks bermuatan politik yang tersebar di media sosial. Data Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) MAFINDO menemukan 997 hoaks sepanjang 2018, sebanyak 49% di antaranya bertema politik (488 hoaks). Berkenaan dengan hoaks politik yang didominasi oleh topik pencalonan presiden, kedua capres dalam Pemilu 2019 sama-sama menjadi korban hoaks. Hoaks lain yang dinilai meresahkan adalah hoaks terhadap pemerintah dan penyelenggara Pemilu seperti KPU, juga hoaks terkait bencana, dan isu-isu kesehatan. Deklarasi anti hoaks dan literasi digital Mafindo Bandung Raya diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif dan peredam konflik, khususnya setelah Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April nanti.

 

Kegiatan ini sendiri merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh MAFINDO Bandung Raya. Pada waktu mendatang, MAFINDO Bandung Raya berencana menyelenggarakan kegiatan lain, di antaranya perekrutan relawan, Digital Literacy Training dan Workshop Anti Hoaks yang melibatkan beberapa lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, media massa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

 

MAFINDO Bandung Raya, 31 Maret 2019

 

Contact Person.

Media Officer MAFINDO Bandung Raya, Ratri Rizki Kusumalestari

No HP. 0877 2262 2631. Email ratri.rizki@gmail.com.

 

Sumber : MAFINDO Bandung Raya

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD Dan UPT Puskesmas

Diskominfo – PPID

 

Jumat, (29/3) Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD dan UPT Puskesmas di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung.

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani membuka kegiatan ini mewakili PLT Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung . Ahyani Raksanagara. Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PPID Sub Pembantu di satuan kerja pendidikan SD dan UPT Puskesmas dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di satuan kerja pendidikan masing-masing selaku PPID Sub Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Tambahnya ‘’Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya, terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung. Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai PPID Sub Pembantu disatuan pendidikan dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain M. Taufan Dwi selaku Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

 

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP)

Diskominfo – PPID

 

Kamis, (28/3) Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi  PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP) di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung. Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani membuka kegiatan ini mewakili Plt. Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung . Ahyani Raksanagara. Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PPID Sub Pembantu di satuan kerja pendidikan (SD dan SMP) dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di satuan kerja pendidikan masing-masing selaku PPID Sub Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Tambahnya ‘’Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya,  terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung. Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai PPID Sub Pembantu disatuan pendidikan dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat,  M. Taufan Dwi selaku Asisten Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Selasa, (26/3) Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Harliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Asmila Boutique Hotel Bandung.

 

Ely Harliani mengatakan “Harapan diadakannya kegiatan ini agar PEDASI di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik.

 

Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Sadar dengan hal tersebut Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan kegiatan ini yang langsung dibuka dan diresmikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Dicky Wishnumulya mengatakan ‘’Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan informasi publik berikut pengelolaan dan pelayanannya,  terutama untuk memenuhi hak-hak informasi publik di masyarakat Kota Bandung”.

 

Tambahnya “Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi sebagai pengelola data dan informasi (PEDASI) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan.  Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif”.

 

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat,  Ibu Sartika Dewi selaku Asisten Pratama Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Bapak Roky Al Faizal selaku Kasubsi TI Produksi Intelejen dan Penkum Kejari Kota Bandung dan Ibu Amalia Utami Staff PPID . Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya.

Workshop Monitoring dan Evaluasi bagi para PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Salah satu isu globalisasi adalah demokratisasi, yang antara lain tumbuhnya kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap individu memahami apa yang seharusnya diterima dari negara dan pemerintah, termasuk didalamnya hak asasi atas informasi publik. Fenomena tersebut membuat permintaan akan informasi publik meningkat signifikan. Kecenderungan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

 

Sadar dengan hal tersebut Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Ely Hrliani dan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan acara Workshop Keterbukaan Informasi Publik Terkait Monitoring Evaluasi (MONEV) Bagi Para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Pengisian Dan Penandatanganan Pakta Integritas Tentang KIP Dan Pelayanan Informasi Publik.

 

Kegiatan dimulai pada Hari Rabu-Kamis, 20-21 Maret 2019, bertempat di Ciwidey Valley Resort. Peserta terdiri dari Para PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Tujuan diadakannya kegiatan ini agar PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing selaku PPID Pembantu serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

 

Kegiatan ini didiri dan dibuka langsung oleh Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Ahyani Raksanagara. Kang Yana sapanya menyampaikan “kegiatan ini diharapkan menjadi sarana bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, sehingga menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan para peserta dalam menyikapi tuntutan keterbukaan informasi publik, dengan tujuan mencapai pemerintah yang terbuka atau open governance yang berkeadilan, akuntabel, baik dan bersih, sekaligus mewujudkan pelayanan informasi prima’’.

 

Kang Yana menambahkan “Saya percaya para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif”. Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta intergritas bagi seluruh PPID Pembantu tentang KIP.

Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya antara lain Bapak Dan Satriana selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Bapak Haneda Sri Lastoto selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan Bapak Ari Syahril Ramadhan selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen.

 

Tujuan Kota Bandung terhadap kemajuan PPID Kota Bandung sangat konsisten. Salah satunya dengan launchingnya Aplikasi Monev PPID inovasi yang akan memudahkan mendapatkan gambaran penerapan UU KIP di Kota Bandung. Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu sebagai peserta monev. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi Pemerintah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu maupun Kota Bandung pada umumnya.

 

Diharapkan dengan adanya narasumber-narasumber ini peserta dapat menambah wawasan bagi para peserta dan mengimplementasikan dalam tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya .

 

 

Terima Kunjungan Kerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI

Diskominfo – PPID

 

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Bandung menerima kunjungan kerja dari Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Rabu (26/12/2018). Kunjungan ini disambut oleh Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi serta Staf Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Lantai 2, Jl. Wastukancana No.2 Bandung.

Menurut Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan Masyarakat, Taupik Arip Hidayat bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini yaitu guna studi banding dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di PPID Kota Bandung.

“Kami ingin belajar mengenai Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang sudah berjalan pada PPID Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Harapannya ke depan adanya peningkatan kapasitas pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI baik dalam PPID maupun Call Center dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.’’ ujarnya. Agenda kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan mengunjungi Bandung Command Center, Jl. Wastukancana No.2. (drb)

Katumbiri di Mayang Sunda dalam Rangka Milangkala Ke-6 PSMS

DISKOMINFO – PPID

BANDUNG – wartaekspres.com – Hujan deras kembali membasahi Kota Bandung pada Senin (31 Oktober 2018) malam, namun tidak membuat antusias penonton dan tamu undangan perayaan Milangkala (ulang tahun) ke-6 UPT Padepokan Seni Mayang Sunda (PSMS) yang berlangsung di Jalan Peta 209, Bandung menjadi surut. Tema Ulang Tahun PSMS ke 6 yaitu Katumbiri di Mayang Sunda (Pelangi di Mayang Sunda).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Dra. Dewi Kaniasari, MA yang mewakili Walikota Bandung, menyambut baik semangat proyek perubahan untuk optimalisasi fungsi Gedung Padepokan Seni  dalam rangka pelestarian Seni Tradisional di Kota Bandung.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara yang telah dimulai dengan berbagai perlombaan, yakni Jaipong Tunggal 1-3 dan 4-6, Mewarnai, Rineka Seni, Musik Kolaborasi Etnik dan Senam Kreasi sejak tanggal 30 Oktober 2018.

Dalam sambutannya, Kepala Unit Pelaksana Teknis PSMS, Drs. H. Yuyus Rusyana, M.MPd, mengemukakan, kegiatan Milad ini sepenuhnya dilaksanakan secara swadaya oleh Samada yaitu Sawala Mayang Sunda yang merupakan tempat berhimpunnya seluruh komunitas yang ada di Mayang Sunda.

Yaitu Lamda Art Production pimpinan Lala M. Dara, S.Sn, K282 Longser Bandung pimpinan Deden Bejo+Imam Hikmat, Pencak Silat Simpay Budi Kencana pimpinan Umi Iim Komalawati, Pencak Silat Panglipur Al-Munawaroh pimpinan David, Seni Pernafasan Budi Bawana pimpinan Riyadi, Pencak Silat Budhi Kancana Pusat pimpinan Aep (Abah Aep), Pencak Silat Sunda Palean pimpinan Tedja Kiansantang, Longser Sawarna pimpinan Sumarjo, Sandiwara Sanggar Victa pimpinan Yayat, Boxer Tarung Drajat pimpinan Yayan, TKI (Tukang Kendang Independen) pimpinan Asep Geblay, Sanggar Tari Allegra pimpinan Amelia Nuralita, Seni Tari Sambada Pasundan 9 pimpinan Dustam, S.Sn, Audiomotif pimpinan Babah Iwan Lonceng, Tari Mayang Sunda pimpinan Sari, Karisma, Pasundan 2 pimpinan Kharismiati,TS.

Acara diisi dengan penampilan dari Lamda Art  asuhan Lala M. Dara, Pencak Silat Panglipur Tarung Drajat/Boxer Simpay Budhi Kancana. Lalu penjelasan tentang fungsi Gedung PSMS oleh Bonie Nugraha. Dilanjutkan dengan pembagian hadiah Jaipong Tunggal 1-3 dan 4-6 dan Mewarnai, Rineka Seni, Musik Kolaborasi Etnik dan Senam Kreasi. Kemudian penampilan Sanggar Sembada Pasundan 9, Kaulinan Budak Lembur, Rampak Kendang dari Tukang Kendang Independen. (Edi.S)

 

Sumber : Warta Ekspres

WORKSHOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAGI PARA PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Diskominfo – PPID

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menggelar kegiatan Workshop Daftar Informasi Publik (DIP) dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bertempat di Sari Ater Hotel & Resort, Kamis (18/10/2018). Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang  Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

 

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dicky Wishnumulya R. selaku PPID Utama Kota Bandung mengatakan dalam sambutannya, “Semoga pertemuan ini para peserta dapat mengemban tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dengan sebaik-baiknya pelayanan dan kebermanfaatan. Karena kelalaian pengelolaan informasi dapat berakibat konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata, yang tentunya lebih menguras energi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih  produktif” pungkasnya.

Peserta pelatihan Workshop Daftar Informasi Publik Tahun 2018 sangat antusias menerima materi yang diberikan para narasumber dengan simulasi yang begitu interaktif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

 

Dengan kegiatan ini, diharapkan agar para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di SKPD masing-masing serta meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

KUNJUNGAN KEMENTERIAN DESA PDTT KE PPID KOTA BANDUNG

Diskominfo – PPID

Pada hari Jum’at 31 Agustus 2018, PPID Kota Bandung mendapatkan kunjungan Kasubbag Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Staf Biro Humas dan Kerjasama dari Kementerian Desa PDTT. Kunjungan Kementerian Desa PDTT ini di lakukan dalam rangka program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kunjungan ini tentunya di sambut hangat oleh PPID Kota Bandung khususnya Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik.

Kunjungan yang di lakukan oleh Kementerian Desa PDTT ke PPID Kota Bandung bertujuan untuk melihat kegiatan PPID Kota Bandung yang menyangkut dengan Daftar Informasi  Publik dan Daftar Informasi yang di kecualikan.[ZN]

Rapat Teknis Persiapan Pentas Rakyat bersama Ombudsman dan Relawan TIK Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

PPID Kota Bandung menghadiri Rapat Teknis Persiapan Pentas Rakyat bersama Ombudsman dan Relawan TIK Kota Bandung untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui suatu pentas kesenian dan pameran. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 di Ruang BCC Balai Kota Bandung.

Acara ini bertema “BERSAMA KITA JUARA”, banyak kegiatan di dalam acara ini seperti pameran kegiatan/produk dari Ombudsman, Diskominfo (seluruh bidang, UPT dan Mitra), serta KUKM Kota Bandung dan perlombaan Videografi dan Vocal Group yang diikuti oleh para siswa SMA se-Kota Bandung.

Tujuan dari Rapat Pentas Kota Bandung ini yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam menyebarluaskan informasi, penyebarluasan program pemerintah kepada masyarakat dan palestarian budaya yang dihadiri oleh Moch. Latif selaku Ketua Relawan TIK Kota Bandung.[NR]