Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Disbudpar dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK)

Bandung – PPID Bandung

 

Rabu (25/01/23), Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat.

Dengan agenda pemeriksaan awal kedua yakni memeriksa kedudukan hukum para pihak pada persidangan, kewenangan relatif, tujuan/alasan sengketa, dan pewaktuan antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK).

Dalam hal ini pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan kedua sengketa informasi. Oleh karenanya, secara otomatis majelis menyatakan gugatan sengketa tersebut gugur. (TR)

Kota Bandung Ulangi Prestasi Sebagai Kota/Kabupaten Informatif Tahun 2022

Diskominfo – PPID

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendapat anugerah sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022.

Penghargaan diberikan oleh Wakil Gunernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum di Gedung Sate, Kamis 8 Desember 2022.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana menyambut positif capaian Pemkot Bandung. Menurutnya, kunci keberhasilan Pemkot Bandung adalah kolaborasi.

“Membangun kota yang cerdas atau smart city tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Sehingga, kolaborasi merupakan satu keniscayaan,” ujarnya.

Selain itu, Yayan menyebut masyarakat hari ini sudah jauh lebih cerdas dalam memilah informasi. Sehingga pemerintah perlu menghadirkan informasi seterbuka mungkin.

“Pasti. Keterbukaan adalah satu keniscayaan. Meski kita sudah tahu masyarakat Kota Bandung sudah sangat cerdas dalam memilih informasi,” kata Yayan menambahkan.

Sementara itu Kepala Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal menyebut, ajang ini merupakan apresiasi bagi badan publik di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan keterbukaan informasi.

Menurut Ijang, hal ini membuktikan komitmen badan publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Negara harus hadir dengan semangat Keterbukaan Informasi Publik. Ke depan, hal ini bukan menjadi kewajiban badan publik saja, tetapi akan menjadi budaya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum. Uu mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik adalah yang harus dilakukan oleh badan publik.

“Dunia hari ini terbuka dalam segala-galanya. Sudah tidak layak lembaga pelayan publik tidak terbuka dalam segala hal,” kata Uu.

“Dengan keterbukaan, akan terlihat kinerja dan manfaat (lembaga) untuk masyarakat,” tuturnya.

Sebagai informasi, capaian serupa diraih Pemkot Bandung sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2021. (ray)**

Kepala Diskominfo Kota Bandung

Yayan A. Brilyana

Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja DISBUDPAR dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK)

Bandung – PPID Bandung

 

Senin (31/10/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK).

Sidang pemeriksaan awal yakni memeriksa kedudukan hukum para pihak pada persidangan, kewenangan relatif, tujuan/alasan sengketa, dan pewaktuan.

Dalam hal ini Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK) sebagai termohon tidak dapat hadir pada sidang pemeriksaan awal sengketa informasi. Oleh karenanya selanjutnya akan dilakukan sidang pemeriksaan awal kedua. (TR)

Kegiatan Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Bandung – PPID Bandung

 

Pemerintah Kota Bandung menerima Tim Penilai Independen Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pada kegiatan uji publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 (Kamis, 27/10/2022).

 

Kegiatan uji publik ini dilaksanakan di Ruang Tengah Balai Kota Bandung diterima langsung oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana, S.E., M.M didampingi oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra.Susi Darsiti, M.Si dan oleh Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh beberapa PPID Pembantu antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Distarcip, Bakesbangpol dan Bagian PBJ.


Dalam kunjungan tersebut Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi & Edukasi dari Komisi Informasi Jawa Barat Dadan Saputra, S.Pd, M.Si memberikan informasi bahwa kegiatan uji publik ini dilakukan untuk melengkapi penilaian secara kuantitaif yang sebelumnya sudah dilakukan melalui penilaian sistem di E-MONEV.

 

Kegiatan ini menghadirkan 10 peserta uji publik dari pihak eksternal pemerintah Kota Bandung seperti perwakilan masyarakat, mahasiswa, media, pewarta dan organisasi masyarakat. Dalam kegiatan uji publik ini Tim Penilai Independen Komisi Informasi Jawa Barat, Dr. Mahi Hikmat, M.Si ditunjuk sebagai moderator.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dengan Badan Publik yang memberikan paparan yang diwakili oleh Subkor Penguatan Keterbukaan Informasi Publik tentang eksistensi kelembagaan PPID, standar pelayanan publik, informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara setiap saat dan informasi serta merta (penanganan pandemi covid-19). Lalu dilanjutkan dengan tanggapan, saran dan kritik dari 10 peserta uji publik yang di pimpin oleh moderator. Badan publik diberikan waktu untuk menjawab dan menanggapi dibantu juga oleh PPID pembantu.

 

Pada kegiatan ini dapat dilihat bagaimana respon masyarakat dan pihak eksternal lainnya terhadap keterbukaan informasi yang ada di Kota Bandung serta kritik dan saran yang dapat sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung kedepannya. Hasil uji publik ini juga dapat menjadi indikator peningkatan penilaian Badan Publik oleh tim penilai independen Komisi Informasi Jawa Barat. (TR)

Kegiatan Visitasi dan Uji Petik Dalam Rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Bandung – PPID Bandung

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menerima Tim Penilai Independen Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pada kegiatan visitasi dan uji petik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 (Kamis, 27/10/2022).

 

Kegiatan visitasi dan uji petik ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bandung Command Center diterima langsung oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra.Susi Darsiti, M.Si didampingi oleh Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. beserta jajarannya dan juga dihadiri oleh PPID Pembantu yaitu dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam kunjungan tersebut Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi & Edukasi dari Komisi Informasi Jawa Barat Dadan Saputra, S.Pd, M.Si memberikan informasi mengenai bagaimana proses penilaian Monev pada Tahun 2022 yang mengalami beberapa perubahan dibandingkan tahun lalu. Kota Bandung mendapat predikat tertinggi yaitu informatif. Untuk wilayah dengan kategori informatif akan dilakukan visitasi dan uji petik serta uji publik oleh Komisi Informasi Jawa Barat.

 

Dalam kegiatan visitasi dan uji petik, Tim dari Komisi Informasi Jawa Barat melakukan tanya jawab dan verifikasi evidence kepada PPID Utama Kota Bandung (Diskominfo) dan PPID Pembantu yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BALAP). Selanjutnya Komisi Informasi Jawa Barat melakukan verifikasi lapangan kepada PPID Pembantu yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengecek standar pelayanan informasi yang tersedia. (TR)

Rapat Koordinasi Mengenai Ketersediaan Informasi Berkala

Bandung – PPID Bandung

 

Kamis(13/10/22), Sub Koordinator Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Rapat Koordinasi bersama dengan PPID Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung di Ruang Rapat Bandung Command Center Diskominfo Bandung.

Rapat ini membahas mengenai ketersediaan informasi berkala, karena menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pasal 14 mengenai informasi berkala terdapat informasi-informasi baru yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang berkaitan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Sehingga Diskominfo Kota Bandung selaku PPID Utama mengkoordinasikan peraturan baru tersebut agar instansi terkait dapat membuka informasi sehingga bisa diakses oleh masyarakat. (TR)

Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo terhadap LSM KOREK

Bandung – PPID Bandung

 

Senin(10/10/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cicendo dengan LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK). Informasi yang dimohonkan adalah perihal Data dan jumlah DTKS dan non DTKS di Kecamatan Cicendo di Tahun 2021, Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka Penerima Manfaat BanSos di Kec Cicendo dan Data dan jumlah penggalangan dana sosial untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kec Cicendo.

Sidang di awali dengan Pemeriksaan Awal legalitas Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan informasi serta kesungguhan pemohon dalam melakukan permohonan informasi. Hasil dari persidangan adalah sengketa informasi ini diputuskan batal karena jangka waktu permohonan sengketa informasi oleh LSM KOREK ke komisi informasi telah kadaluwarasa (TR)

Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial terhadap LSM KOREK

Bandung – PPID Bandung

 

Senin(10/10/22), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA (Pemeriksaan Awal) antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial dengan LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK). Informasi yang dimohonkan adalah perihal permohonan konfirmasi dan klarifikasi terkait kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung yaitu Program penanganan fakir miskin, dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Sidang di awali dengan Pemeriksaan Awal legalitas Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan informasi serta kesungguhan pemohon dalam melakukan permohonan informasi. Sidang dilanjutkan ke tahap mediasi. Hasil mediasi telah sepakat bahwa permohonan informasi tersebut  dapat dibuka. (TR)

KUNJUNGAN KERJA TIM LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEMENTRIAN PERDAGANGAN RI

Kunjungan Kerja Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

Selasa (27/09/22), Diskominfo Kota Bandung menerima Kunjungan Kerja dari tim layanan informasi publik dan tim pengaduan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia terkait dengan bagaimana proses pengelolaan PPID dan layanan pengaduan yang ada di Pemerintahan Kota Bandung. (TR)