Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Diskominfo – PPID

 

Selasa (24/8/21), Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra. Eli Harliani. M.Si didampingi Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. menghadiri acara Sosialiasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 secara virtual.

Acara dimulai dengan sambutan Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Dadang Saputra. Dilanjutkan dengan penjelasan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat oleh Komisioner dan Tim Penilai Independen.  Materi terakhir yaitu bimtek cara pengisian kuesioner oleh Asisten Bidang ASE Komisi Informasi Jawa Barat.

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan

Diskominfo – PPID

 

Senin (23/8/21), Dinas Pendidikan Kota Bandung mengadakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan secara virtual. Kegiatan dibuka oleh  Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra selaku PPID Pembantu. Peserta dalam kegiatan ini yaitu SD dan SMP di Kota Bandung.

Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. turut memberikan arahan dan Pranata Komputer Muda Bidang Diseminasi Informasi, Amalia Utami, ST., M.Kom. memberikan paparan materi secara terperinci baik secara teknis aplikasi maupun secara umum tentang Monitoring dan Evaluasi PPID bagi PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan.

Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Diskominfo – PPID

 

Kamis (19/8/21), PPID Kota Bandung menghadiri Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertema Penguatan Peran PPID dalam Fasilitasi Sengketa dan Tata Kelola Informasi yang Dikecualikan di Masa Pandemi.

Acara dimulai dengan sambutan, arahan dan pembukaan acara disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irawan.

Dilanjutkan pemaparan materi pertama disampaikan oleh Gede Narayana, S.E., M.Si (Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia) dengan paparan mengenai Penanganan Sengketa Informasi Masa Pandemi Covid-19.

Materi kedua disampaikan oleh Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) dengan paparan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab peserta dengan narasumber.

Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Sosialisasi Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Diskominfo – PPID

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menggelar kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Sosialisasi Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui zoom meeting, Kamis (19/08/2021). Latar belakang kegiatan ini yaitu banyaknya permohonan melalui PPID Pembantu atau PPID Sub Pembantu yang sudah dalam tahap sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Sosialiasi Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Pengehentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

 

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dra. Eli Harliani, M.Si. Dalam laporannya, Eli menyampaikan “Setiap OPD harus melakukan koordinasi dengan Diskominfo selaku PPID Utama Kota Bandung, ketika mendapatkan permohonan informasi baik secara individu ataupun kelompok berorganisasi. Apalagi sudah mencapai ranah keberatan karena keberatan hanya bisa dibalas oleh PPID Utama.”

 

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Y. Ahmad Brilyana, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Yayam menyampaikan, “Para peserta rakor diharapkan mengikuti dengan seksama rapat koordinasi ini, karena substansi yang akan oleh narasumber kita akan sangat membantu Bapak/Ibu di setiap PPID Pembantu dalam menyelesaikan masalah terkait permohonan informasi dan sengketa informasi.”

 

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, H. Ijang Faisal yang memberikan paparan tentang Prosedur Keterbukaan Informasi Publik. H. Ijang Faisal mengatakan. “Prosedur penghentian Permohonan Sengketa Informasi yang tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik adalah kewenangan Komisi Informasi, bukan PPID Kota, PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu. Penghentian dilakukan jika sudah ada permohonan ke Komisi Informasi, bukan permohonan di lingkungan pemerintah.  Jadi, lakukan seluruh prosedur dengan baik dan benar, maka ancaman dari oknum akan hilang sendirinya.”

 

Dengan kegiatan ini, diharapkan agar para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PPID di OPD masing-masing serta selalu berkoordinasi dengan PPID Utama jika terjadi permohonan keberatan.

Sidang Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Topan-RI dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Bandung – PPID Bandung

 

Kamis (05/08/21), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. menghadiri Sidang Sengketa Informasi Komisi Informasi Jawa Barat melalui zoom meeting dengan agenda Sidang PA1 (Pemeriksaan Awal ke-1) antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Topan-RI sebagai pemohon dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai termohon. Informasi yang disengketakan terkait permohonan informasi tentang tender belanja pakaian kerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Hasil sidang pemeriksaan awal terhadap Sidang Sengketa Informasi tersebut diputuskan bahwa sidang sengketa informasi tersebut gugur karena prematur (jangka waktu belum cukup untuk mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat).

 

80 UMKM Kota Bandung Ikuti Digital Entrepreneurship Academy

BANDUNG– Sebanyak 80 pelaku UMKM Kota Bandung mengikuti Digital Entrepreneurship Academy dan Digital Talent Scholarship 2021pada 16-17 Juni 2021 di Novotel Bandung, Jl. Cihampelas No.23 25, Kota Bandung.

Acara ini merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Republik Indonesia bersama BPSDMP Kominfo Kota Bandung.

Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung, Eric  Mohamad Atthauriq, Sekertaris Diskominfo Kota Bandung, Dicky Wishnumulya dan Kepala BPSDMP Kominfo Kota Bandung, Betty Djuliati.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Eric  Mohamad Atthauriq, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian Kota Bandung dan dimanfaatkan oleh UMKM Kota Bandung untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi.

“Suka tidak suka mau tidak mau, ditengah pandemi COVID 19, digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan, yang harus dipahami dan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai peluang pasar untuk mengembangkan usahanya,” terang Eric.

Eric menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari pemulihan ekonomi agar terus bergerak dan menjadi upaya terobosan bagi pemulihan Ekonomi di tengah segala keterbatasan.

“Kami berharap dukungan dari KOMINFO ini akan terus berlangsung, Karena Kalau hanya mengandalkan APBD kota Bandung, maka akan terbatas sehingga membutuhkan dukungan APBN juga stakeholder untuk,” tandasnya.

Eric pun berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini bisa berkompetisi dan mencari peluang dalam mengembangkan UMKM.

“Memang ini lebih sulit di kondisi pandemi, namun ini sebuah keniscayaan, mudah-mudahan kita dapat melewati kesulitan dan mendapatkan kesempatan untuk lebih maju lagi,” imbuhnya.

Kepala BPSDMP KOMINFO Kota Bandung, Betty Djuliati menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah untuk mendorong keterampilan UMKM khususnya dalam bidang digital.

“Kita memiliki jargon yaitu.. jadi jagoan digital, dalam acara ini kami memberikan kesempatan 80 UMKM di Kota Bandung untuk meningkatkan skill di bidang digital, materinya meliputi teknik pemasaran online, konten eye catching dam lain-lain,” tambahnya.

Ke depan, sambung Betty bahwa,  BPSDMP KOMINFO Bandung juga akan mengelar kegiatan Vocational School Graduate Academy (VSGA)  yaitu program pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi nasional yang ditujukan bagi lulusan SMK/sederajat serta Diploma 3 dan 4. (tiwi)

Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Publik Tahun 2021

Diskominfo – LAPOR

 

Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Publik Tahun 2021 dan Evaluasi Tindak Lanjut LAPOR 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Rabu, 9 Juni 2021 melalui Zoom Meeting dengan peserta admin LAPOR di OPD se-Kota Bandung.

 

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Pranata Komputer Pertama, Ali Hanifa, S.T., M.T.. Dalam laporannya Ali menyampaikan, “Dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini bertujuan untuk menyinergikan alur pengaduan publik dan layanan kegawatdaruratan 112, meningkatkan kemampuan admin penghubung dalam penggunaan aplikasi LAPOR dan percepatan penyelesaian tindak lanjut pengaduan publik 2021.”

 

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H., M.H.. Dalam sambutannya, Yusuf menyampaikan, “Pengelolaan pengaduan publik adalah wujud keseriusan pelayan publik untuk memperbaiki, mengembangkan dan sebagai gerbang inovasi jika dilakukan dengan baik dan tepat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengelola pengaduan ini melalui dua kanal utama. Pertama melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) dan kanal kedua pengaduan yang kami kelola adalah Layanan Panggilan Kegawatdaruratan 112.”

 

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan Pranata Komputer Pertama, Yusuf Cahyadi, S.H., M.H., Pranata Komputer Pertama, Ali Hanifa, S.T., M.T. dan Operator Admin LAPOR Utama Kota Bandung Syaeful Hidayah, SST..

 

Yusuf Cahyadi, S.H., M.H. memberikan penjelasan tentang SOP LAPOR, Layanan Kegawatdaruratan 112 dan diharapkan seluruh Admin Penghubung dapat bersinergi dalam menjawab tindak lanjut setiap pengaduan. Syaeful Hidayah, SST. menjelaskan secara rinci tentang fitur terbaru pada aplikasi LAPOR baik melalui website maupun Mobile Aplikasi LAPOR serta panduan penggunaannya sehingga dapat memudahkan proses penjawaban tindak lanjut yang dilakukan oleh admin penghubung. (NL)

Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Pemutakhiran Data Informasi Berkala Dan Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi PPID Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik khususnya di Kota Bandung. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

 

Dalam upaya pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut masih terkendala beberapa hal, sehingga kerap terjadi kesalahpahaman yang memberi kesan tidak terciptanya keterbukaan informasi sebagaimana mestinya. Sebagai upaya dan perwujudan dari implementasi dan pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam hal ini berperan sebagai PPID Utama Kota Bandung menggelar Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Pemutakhiran Data Informasi Berkala Dan Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi PPID Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Senin, 7 Juni 2021 melalui Zoom Meeting.

 

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dra. Eli Harliani, M.Si. Dalam laporannya, Eli menyampaikan “Sejak tahun 2019, kami selaku PPID utama Kota Bandung secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi di wilayah Kota Bandung.  Tujuan Monev ini untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.”

 

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Dr. Dicky Whisnumulya R., S.Sos., MM. Dalam sambutannya, Dicky menyampaikan, “Dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini menjadi sarana bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, sehingga menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan para peserta dalam menyikapi tuntutan keterbukaan informasi publik, dengan tujuan mencapai pemerintah yang terbuka atau open governance yang berkeadilan, akuntabel, baik dan bersih, sekaligus mewujudkan pelayanan informasi prima.”

 

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H., M.H. dan Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Amalia Utami, ST., M. Kom.

 

Yusuf Cahyadi, S.H., M.H. memberikan penjelasan tentang pemutakhiran data informasi berkala yang ada di PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan yang masih belum maksimal dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi sarana dan bahan yang berharga untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan maupun Kota Bandung pada umumnya. Amalia Utami, ST., M. Kom. menjelaskan secara rinci tentang panduan penggunaan aplikasi Monev PPID.

 

Peserta pelatihan yang dalam hal ini dihadiri oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sangat antusias dan mempertanyakan pemasalahan DIP dan tata cara penggunaan aplikasi E-Monev PPID.

 

 

Forum Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Jawa Barat (IKIP) Komisi Informasi Jawa Barat

Diskominfo – PPID Bandung

 

Senin (08/03/21), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH. menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Jawa Barat (IKIP) Komisi Informasi Jawa Barat di Ruang Papandayan Gedung Sate Provinsi Jawa Barat.

Forum Group Discussion (FGD) dimulai dengan pemaparan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Jawa Barat tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Selain itu, dibentuknya tim ahli informan dalam pokja daerah Jawa Barat. Akan diadakan Sosialisasi tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang akan diselenggarakan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sidang Sengketa Informasi antara LSM JPK dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Bandung – PPID Bandung

 

Kamis (04/03/21), Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, SH., MH menghadiri Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan agenda Sidang PA2 (Pemeriksaan Awal ke-2) antara Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jabar (PJPK) (Edy P Silaban/Dedi Kurnia) dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Hasil sidang pemeriksaan awal terhadap Sidang Sengketa Informasi tersebut diputuskan langsung oleh Komisioner dikarenakan masa berlaku pendaftaran Sidang Sengketa dianggap kadaluarsa.