Pengumuman Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Kota Bandung

(Figure 1. Ki-ka: Dicky Wishnumulya, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Haneda Sri Lastoto-Ketua Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Yusuf Cahyadi – Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Eric M. Attauriq – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dra. Eli Harliani M.Si – Kepala Bidang Diseminasi  Informasi)

 

Diskominfo – PPID Kota Bandung

Informasi publik adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Informasi publik diproduksi, dikuasai, disimpan oleh badan publik dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau PPID, di masing-masing badan publik. Kota Bandung sebagai badan publik memiliki kewajiban pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dasar tersebut, PPID Kota Bandung melaksanakan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara rutin setiap dua tahun. Di mana pada tahun ini kembali dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2019 kepada PPID Pembantu di dinas-dinas, PPID Sub-Pembantu Satker Pendidikan yang dalam hal ini adalah Sekolah Menegah Pertama Negeri, dan Sekolah Dasar Negeri. PPID Sub-Pembantu Satker Kesehatan yang dalam hal ini Puskesmas di Lingkungan Kota Bandung juga mendapatkan sosialisasi walaupun belum diikutkan dalam rangkaian monev.

 

Monev tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini monev dilakukan berbasis aplikasi. Dengan hadirnya aplikasi monev, penilaian mandiri dan pengumpulan dokumen pendukung dan eviden monev dapat dilakukan dari manapun secara on-line. Ini otomatis secara signifikan mengurangi jumlah kertas yang digunakan, serta efektifitas penyebarluasan informasi yang sangat menghemat waktu serta memudahkan tim penilai monev memverifikasi penilaian dan dalam melakukan pemeriksanaan eviden. Tahap penilaian tahap pertama monev menghasilkan peringkat sementara yang diraih oleh Bagian Organisasai dan Pemberdayagunaan Aparatur Daerah (ORPAD) sebagai peringkat tertingggi untuk Bagian, BPKA sebagai peringkat tertinggi untuk Badan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk sebagai peringkat tertinggi untuk Dinas, PD. Bank Perkreditan Rakyat sebagai peringkat tertinggi untuk BUMD, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) sebagai peringkat tertinggi untuk BLUD, Kecamatan Kiaracondong sebagai peringkat tertinggi untuk Kecamatan, SMP Negeri 6 sebagai peringkat tertinggi untuk PPID-Sub Pembantu tingkat SMP, SD Negeri 247 sebagai peringkat tertinggi untuk PPID-Sub Pembantu tingkat Sekolah Dasar. Setelah masa penilain masuk kepada masa sanggah yang dibuka selama 10 hari. PAda masa sanggah peserta dapat memperbaiki kuesioner, dokumen, serta eviden yang dirasa masih kurang atau dikoreksi oleh tim penilai. Dan setelah masa sanggah dilakukan tahap penilaian kedua yang akan mehnghasilkan peringkat akhir penilaian monev ini.

 

Pada tanggal 8 Oktober 2019, bertempat di ruang Asia Afrika hotel Savoy Homann Kota Bandung dilaksanakan Pengumuman Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah kota Bandung. Peserta yang hadir dari PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris Dinas/ Badan/Bagian, BLUD, BUMD, perwakilan PPID Sub-Pembantu, Komunitas Informasi Masyrakat Kota Bandung, Komisi Informasi Jawa Barat, Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, bapak Eric M. Attauriq. Dalam arahannya beliau berpesan untuk menerima hasil monev baik atau buruk hasil nya, dan berharap informasi publik dapat diakses melalui berbagai macam kanal dengan lebih cepat dan oleh seluruh warga, termasuk kaum disabilitas. Kegiatan dilajutkan dengan  paparan Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo kota Bandung memaparkan proses monev dari mulai sosialisasi yang dilakukan hingga 3 kali dalam setahun kepada PPID Pembantu, PPID Sub-Pembantu Pendidikan dan PPID Sub-Pembantu Kesehatan. Tingkat partisipasi monev untuk OPD mencapai 84.4%. Tingkat partisipasi terendah dipegang oleh Satker Pendidikan Sekolah Dasar yang hanya 39.8%. Hal ini menjadi masukkan untuk PPID Kota Bandung untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan proaktif kepada Satker yang masih belum aktif.

 

Hasil pemeringkatan ini mengumumkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai peringkat pertama Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan KIP Tahun 2019 Kategori Perangkat Dinas dan Badan. Untuk kategori Bagian dan Kecamatan diraih oleh Kecamatan Kiaracondong. Untuk kategori BLUD dan BUMD diraih oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Sedangkan peringkat pertama untuk kategori PPID Sub-Pembantu Satker Pendidikan Sekolah Menegah Pertama diraih oleh SMP Negeri 6, dan untuk kategori PPID Sub-Pembantu Satker Pendidikan Sekolah Dasar diraih oleh SDN 059 Cirangrang. Ketua Komisi Ombudsman perwakilan Jawa Barat yang hadir langsung pada acara pengumuman hasil pemeringkatan monev, Bapak Haneda Sri Lastoto, mengucapkan selamat dan mendukung kota Bandung untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan terus proaktif menanggapi laporan terkait pengelolaan pelayanan publik nya. PErwakilan Komisi Informasi Jawa Barat, Bapak Ijang Faisal, menyampaikan apa yang telah dicapai oleh PPID Kota Bandung merupakan suatu prestasi karena telah berhasil menyelenggarakan monev sebanyak dua kali, dimana daerah lain belum pernah ada yang menyelenggarakannya. Dan mendukung PPID kota Bandung untuk terus berinovasi dengan melihat darah lain yang tidak kalah maju pengelolaan PPID nya seperti di Kalimantan Barat. Sebagai penutup rangkaian acara, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung menyampaikan ucapan selamat kepada peraih penghargaan, dan bagi yang belum mendapat penghargaan tidak berkecil hati dan melihat aspek apa saja yang harus ditingkatkan. Dalam Penyelenggaraan acara juga dimeriahkan oleh pembagian doorprize dari sponsor acara, yaitu Bank BJB, Bank Mandiri, dan PDAM Tirtawening.

                    (Figure 2 Para Peraih penghargaan pemeringkatan berfoto bersama Bapak Asisten Daerah 2)

 

Piala Humas Jabar 2019 : Pemerintah Kota Bandung Raih 7 Penghargaan

Diskominfo – PPID

 

Pemerintah Kota Bandung Memboyong Piala Penghargaan dalam Event Piala Humas Jabar 2019 yang diadakan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) 9 Agustus 2019 di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

 

Gambar: Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta tim Humas Bandung dan Tim PPID Kota Bandung

Gambar: Piala Penghargaan yang diraih oleh PPID Kota Bandung

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, bersama Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publi, Yusuf Cahyadi dan Tim PPID, dan Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya menghadiri dan menerima total 7 Penghargaan mewakili Pemerintah Kota Bandung yakni

1.      Peringkat Pertama Pengumuman Informasi Publik Berkala

2.      Peringkat Pertama Kelengkapan Pembentukan dan Dukungan PPID

3.      Peringkat Pertama Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik

4.      Kategori Terbaik Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Kota dan Kabupaten

5.      Penghargaan Inovasi PPID melalui kegiatan E-Monev

6.      Juara 2 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kota dan Kabupaten 

7.      Juara 3 Monitoring dan evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik Kategori Keterbukaan Infomasi Pemerintah Kota dan Kabupaten

 

Keberhasilan Ini menjadi salah satu penambah semangat untuk Pemerintah Kota Bandung Khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika maupun Humas Kota Bandung mampu terus menciptakan Inovasi-inovasi baru dan Meningkatkan prestasi maupun Kinerja Pemkot Bandung dalam pelayanan publik untuk masyarakat Kota Bandung. (MM)

 

 

Koordinasi Program Kerja Bersama Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat dan UNISBA

Diskominfo – PPID

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengadakan pertemuan dengan pengurus Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Bandung (FK-KIM) pada Senin, 01 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Diskominfo Kota Bandung, membahas mengenai program kegiatan yaitu pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para anggota FK-KIM dalam menggunakan berbagai jenis media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

Untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Diskominfo dan FK-KIM Kota Bandung bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung (UNISBA). Dalam hal ini UNISBA bersedia untuk menyediakan fasilitas berupa tempat dan materi mengenai penggunaan media sosial dan cara membuat konten yang menarik. Materi yang akan disampaikan pada hari pelatihan diantaranya adalah cara membuat dan mengolah blog dalam bentuk tuisan maupun video secara efektif.

Diharapkan setelah para anggota FK-KIM mengikuti kegiatan ini, konten dan informasi yang disajikan kepada masyarakatpun menjadi lebih menarik dengan tujuan masyarakat dapat lebih mudah dan tertarik menerima informasi yang dibagikan. Rapat yang dipimpin oleh Drs. Eli Harliani, M.Si. sebagai Kepala Bidang Desiminasi Informasi menghasilkan kesepakatan bahwa acara ini akan dilaksanakan pada 17 Juli 2019 bertempat di Laboratorium Universitas Islam Bandung.

 

 

Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Guna Tingkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Diskominfo – PPID

 

Hari terakhir pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang diselenggarakan pada Kamis (27/06/19) di Hotel Benua Kota Bandung, diikuti oleh 27 aparatur daerah Kota Bandung.

Pelatihan yang dilaksanakan selama empat hari yang diawali dengan pelatihan penanganan pengaduan selama dua hari, kemudian dilanjut dengan pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) ini bertujuan agar meningkatkan kinerja dari setiap instansi sehingga bisa melayani masyarakat dengan maksimal.

Pada hari kedua pelatihan ini dimulai dengan langsung praktik memasukan data ke Website SIPP yang sudah disediakan, sehingga data tersebut dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi seperti persyaratan yang dibutuhkan atau tarif yang akan dikeluarkan dalam setiap pelayanan yang akan publik dapatkan yang berhubungan dengan instansi tersebut.

Dalam hal ini setiap perwakilan aparatur daerah dibantu oleh fasilitator Wawanudin dari PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) dan Aang Kusmawan dari Perkumpulan Inisiatif untuk memasukan setiap data yang diperlukan.

Untuk mengetahui setiap informasi tersebut masyarakat dapat mengakses situs https://sipp.menpan.go.id/ , didalamnya terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai pelayanan yang disediakan oleh setiap instansi pemerintah kota Bandung.

Dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung, diharapkan masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang maksimal dari instansi yang terkait.

 

 

Oleh: Asih Salima

Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bagi Aparatur Daerah

Diskominfo – PPID

Hari keti ga dalam rangkaian acara pelatihan penanganan pengaduan dan pelatihan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) Rabu (26/06/19) di Hotel Benua yang diadakan oleh DISKOMINFO Kota Bandung yang bekerja sama dengan PATTIRO, YAPPIKA, dan Perkumpulan Inisiatif (National Center for Indonesia Leadership).

Pelatihan hari ini lebih menekankan pada sistem informasi pelayanan publik atau SIPP bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa serta sambutan dari Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang meresmikan acara Pelatihan sistem informasi pelayanan publik (SIPP). Dan sabutan dari tim USAID-CEGAH yang diwakili oleh Danar.

Dalam sambutannya Yusuf mengatakan “Sistem informasi pelayanan publik atau SIPP memang sudah berjalan semenjak tahun 2017, sebelumnya kota Bandung sudah memiliki aplikasi standar pelayanan.bandung.go.id yang telah mengikuti standar informasi dari OMBUDSMAN yang tentu sejalan dengan SIPP. Sehingga sinergitas dan konsolidasi perlu dilakukan, agar kedua aplikasi ini dapat berjalan optimal”.

Sehingga dapat terwujud tujuan keterpaduan informasi pelayanan publik, pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan pelayanan publik.

Dalam akhir sambutannya Yusuf mengatakan “Harapan saya dengan adanya training SIPP bagi kota Bandung ini, semoga seluruh aparatur daerah yang ada dapat meningkatkan kompetensi diri untuk semaksimal mungkin dalam melayani publik kota Bandung”.

 

 

Acara yang dipandu oleh Wawanudin dari PATTIRO sebagai fasilitator, memulai acara pelatihan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) ini dengan mengetahui latar belakang serta tujuannya di bentuk SIPP. Sebagaimana diketahui sistem ini membantu instansi pemerintah untuk mengunggah informasi tentang pelayanan publik yang disediakan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Kemudian dalam pelatihan ini juga, membahas tentang bagaimana aparatur daerah untuk mengoptimalkan dalam penggunaan aplikasi SIPP. Selain itu, membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini juga mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota Bandung. Sehingga dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki oleh masing-masing instansi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Selain itu, dalam pelatihan ini juga membahas tentang standar pelayanan SIPP kepada masyarakat salah satunya adalah mengenai persayaratan sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu serta tarif yang diperlukan.

Menurut Wawanudin “Standarnya semua OPD yang menyediakan pelayanan, harus memiliki SIPP. Karena SIPP merupakan bentuk dari salah satu harapan untuk merubah pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik”.

 

Oleh: Asih Salima

 

Pelatihan Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bagi Aparatur Pemerintah Kota Bandung

Pelatihan SIPP bagi Aparatur Pemerintah Kota Bandung

Diskominfo – PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung mengadakan pelatihan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) yang dihadiri oleh 27 lembaga aparatur Kota Bandung.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dan dimulai sejak Senin (24/06) kemarin bertempat di Hotel Benua Kota Bandung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulagi keluhan dan aduan masyarakat, serta cara aparatur menerima dan menanggapi aduan yang diajukan terhadap instansi tersebut dengan baik dan benar.

Dua hari pelaksanaan pelatihan ini lebih terpusat pada pembahasan mengenai penanganan aduan yang sering dilakukan oleh masyarakat terhadap instansi Pemerintah Kota Bandung. Mulai dari pembahasan mengenai regulasi pengaduan, mengenal berbagai karakteristik pengadu, penerimaan dan administrasi pengaduan, penyelesaian pengaduan hingga pelaporan mengenai aduan dan hasil upaya penyelesaian masalah tersebut.

 

 

Pemateri dalam pelatihan ini adalah Pak Wawanudin dari Pusat Telaah dan Infomasi Regional atau yang kerap disebut PATTIRO.

Selasa (25/06) pelatihan ini dimulai dengan penyampaian review materi yang telah dibahas pada diskusi sebelumnya oleh beberapa peserta. “Materi yang saya dapat kemarin mengenai karakteristik pengadu. Di lapangan pun, sering saya jumpai berbagai jenis karakteristik pengadu mulai dari yang tenang hingga yang mudah terbawa emosi. Sehingga cara menangani pengaduannya pun memerlukan cara yang berbeda-beda” Menurut penuturan Lanjari selaku perwakilan dari Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

 

 

Pelatihan ini menekankan konsep diskusi yang disertai dengan beberapa simulasi, salah satunya adalah simulasi administrasi pengaduan. Dimana para pengadu harus menyertakan identitas diri serta bukti yang terpercaya, dan para instansi pun harus mengkonfirmasi identitas dari pengadu tersebut dan bukti yang disertakan.

Yeyet perwakilan dari Dinas Kesehatan mengharapkan adanya unit khusus yang bertugas untuk menangani prngaduan dan keluhan dari masyarakat, sehingga aduan tersebut dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif.

 

Oleh: Dinda Maulinda & Asih Salima