© Copyright 2023 PPID Kota Bandung. All Rights Reserved
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan apresiasi atas sistem layanan informasi Kota Bandung yang terus berkelanjutan sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Monev Komisi Informasi, Dadan Saputra di Pendopo Kota Bandung saat visitasi, Kamis 26 Oktober 2023.
"Kota Bandung satu-satunya kota di Jabar yang keberlanjutan implementasi UU nomor 14 tahun 2008. Sebab Kota Bandung sudah sistem yang bekerja, tidak khawatir siapa wali kotanya. Karena sistemnya sudah berjalan," ungkap Dadan.
Ia mengatakan, Kota Bandung bahkan mendapatkan nilai tertinggi yang paling populer dan menjadi best practice bagi wilayah lain.
"Penilaiannya terdiri dari SAQ atau penilaian mandiri yang bobotnya 80 persen. Sedangkan visitasi kali ini bobotnya 20 persen," tuturnya.
Sebab menurutnya, ketika sebuah badan publik sudah informatif, maka yang selanjutnya ditelaah adalah dampak bagi masyarakat. Kota Bandung termasuk salah satu badan publik yang bukan lagi berbicara tentang output pelayanan, tapi sudah lebih kepada outcome.
"Sudah bisa memunculkan harga pasar, dan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Ini menjadi gerak cepat penanganan inflasi. Ini luar biasa. Kalau bicara tentang PPID utama terbaik dari 27 kabupaten/kota, memang Kota Bandung," ujarnya.
Untuk persoalan inovasi, Dadan yakin Kota Bandung sudah melampaui target tersebut. Kini tinggal melihat sejauh mana pemanfaatan seluruh aplikasi portal atau pintu ini semua.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mewujudkan Kota Bandung menjadi smart city. Oleh karena itu, digitalisasi penting dilakukan dalam sistem pelayanan publik.
"Mau tidak mau, kita dengan dunia digital itu mutlak. Maka dari itu berbagai macam sistem informasi yang terintegrasi sudah dibangun, sehingga bisa diakses siapapun. Ada pengaduan real time juga yang terintegrasi dengan pihak di luar pemkot," ucap Bambang.
Ia memahami tugas utama pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Baginya, masyarakat tidak boleh sulit mendapatkan informasi yang terukur. Namun, tetap perlu dibatasi juga dengan aturan.
"Keterbukaan informasi publik itu bukan semua informasi harus dipublikasikan. Oleh karena itu, upaya kita untuk lebih meningkatkan pelayanan termasuk pengaduan menjadi penting. Dari analisis berita dan pengaduan, kita sudah sepakat ini harus direspon dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Bambang berharap, ke depannya level kecamatan dan kelurahan bisa diberikan mandatori untuk mengakses pelayanan informasi secara langsung.
"Dengan diskusi melalui monitoring ini, semoga masukan dari Komisi Informasi bisa lebih menyempurnakan hal yang sudah kami lakukan di Kota Bandung. Sehingga layanan untuk masyarakat bisa semakin meningkat," imbuh Bambang.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana menjelaskan, dalam layanan informasi pengaduan, Kota Bandung memiliki portal LAPOR! Ini menjadi satu-satunya portal pengaduan yang terverifikasi dan selalu dipantau tiap pekan langsung oleh wali kota.
"Selain itu, kami juga memiliki layanan 112 juga untuk kegawatdaruratan. Ada juga layanan keterbukaan informasi publik di bawah PPID. Semua layanan sudah online," jelas Yayan.
Untuk memudahkan masyarakat mengakses seluruh layanan, Pemkot Bandung telah mengintegrasikan semua dalam platform Sadayana. Platform ini berisikan layanan pengaduan, kependudukan dan catatan sipil, CCTV, dan lainnya.
"Ada 350 CCTV yang bisa diakses masyarakat. Dari 350 CCTV, kami lengkapi dengan AI. Sehingga bisa memantau kerumunan, face regocnation, penghitungan jumlah kendaraan, dan lainnya," paparnya.
Yayan juga memaparkan, Pemkot Bandung memiliki Aplikasi Real Time Berbagi Informasi (Arimbi) untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar, stok darah, kasur yang tersedia di RS, dan fasilitas publik lainnya.
"Masyarakat juga bisa mengakses semua layanan lewat WhatsApp dengan chat bot ke Bandung Smart City. Termasuk layanan informasi dan pengaduan," lanjutnya.
Di Kota Bandung ada 77 PPID pembantu, semua sudah punya admin masing-masing. Bahkan, sudah ada 349 PPID sub pembantu yang tersebar di SD dan SMP. Untuk permohonan informasi publik, semua telah terintergrasi di website Simonik (aplikasi permohonan informasi publik).
Lebih jelas mengenai hal itu, SubKoor Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi menuturkan, Simonik merupakan aplikasi informasi publik satu pintu. Melalui aplikasi ini, Pemkot bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tanpa perlu datang langsung ke sekolah atau OPD terkait.
Dalam Simonik, ada beberapa layanan yang tersedia, yakni permohonan informasi publik, permohonan keberatan, status permohonan informasi publik dan permohonan keberatan, dan disposisi permohonan informasi publik PPID utama ke PPID pembantu.
"Kota/kabupaten lain belum punya sub pembantu PPID, kita sudah punya di SD dan SMP. Dalam waktu maksimal 1 menit laporan langsung masuk ke aplikasi mereka masing-masing. Ke depan akan ada juga PPID pembantu di puskesmas," kata Yusuf.
Simonik telah dirilis pada 2 Maret 2023. Yusuf menuturkan, langkah strategis ini sudah disosialisasikan ke tiap OPD secara tatap muka dan daring.
"Sumber dana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik untuk keterbukaan informasi publik dikuatkan dengan anggaran di tahun ini mencapai Rp3,47 miliar," jelasnya.
Semua sistem layanan informasi publik di Kota Bandung telah berbasis elektronik sesuai dengan arahan dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018.
Dalam visitasi ini, hadir pula Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Iwan Rusmawan, Kepala DPMPTSP Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin, Kasatpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Hikmat Ginanjar, Sekretaris Disdukcapil Kota Bandung M. Zamzam Nurzaman, dan Kepala Dinas Ciptabintar Kota Bandung Bambang Suhari. (din)**
Kepala Diskominfo Kota Bandung
Yayan A. Brilyana
Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Kota Bandung
Bimbingan Teknis Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
RAPAT KOORDINASI TERBATAS
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan informasi Publik Tahun 2023 Bersama Direktorat Jenderal Bina Marga
Kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Bagi PPID Sub Pembantu (Satker UPT PUSKESMAS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Rapat Koordinasi Terbatas Terkait Daftar Informasi Publik di Lingkungan Diskominfo Kota Bandung
PPID Kota Bandung Menjadi Acuan Untuk PPID Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Padang Panjang
Peningkatan SDM Kelompok Informasi Masyarakat di Kelurahan Cibangkong
PPID Kota Bandung Menerima Kunjungan Dari Komisi Informasi Jawa Barat
Rapat Teknis Persiapan Pentas Rakyat bersama Ombudsman dan Relawan TIK Kota Bandung
KUNJUNGAN KEMENTERIAN DESA PDTT KE PPID KOTA BANDUNG
WORKSHOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAGI PARA PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Katumbiri di Mayang Sunda dalam Rangka Milangkala Ke-6 PSMS
Terima Kunjungan Kerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI
Workshop Monitoring dan Evaluasi bagi para PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bagi Para Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan (SD Dan SMP)
Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Bagi PPID Sub Pembantu di Satuan Kerja Pendidikan SD Dan UPT Puskesmas
MAFINDO Bandung Raya: Tanpa Hoaks, Kita Rukun Berdemokrasi
Pelatihan Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bagi Aparatur Pemerintah Kota Bandung
Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bagi Aparatur Daerah
Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Guna Tingkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat
Koordinasi Program Kerja Bersama Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat dan UNISBA
Piala Humas Jabar 2019 : Pemerintah Kota Bandung Raih 7 Penghargaan
Pengumuman Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Kota Bandung
Pengamanan Aset Awali Pembangunan Rumah Deret Tamansari
DPKP3: Rumah Deret Jadi Langkah Pemkot Tangani Kawasan Kumuh
Rumah Deret Tamansari Tahap Pertama Rampung Juni 2020
Mang Oded dan Warga Tamansari
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik: Diskominfo Kota Bandung Terima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
KUNJUNGAN MONEV TIM KI DAN BIRO HUMAS JABAR KE KOTA BANDUNG
Pemkot Bandung Berhasil Raih Penghargaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020
PENERIMAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
Satgas Pemulihan Ekonomi Terus Berupaya Memulihkan Ekonomi Kota Bandung
Sidang Sengketa Informasi antara LSM JPK dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Pangan dan Pertanian
Forum Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Jawa Barat (IKIP) Komisi Informasi Jawa Barat
Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Pemutakhiran Data Informasi Berkala Dan Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi PPID Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
80 UMKM Kota Bandung Ikuti Digital Entrepreneurship Academy
Sidang Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Topan-RI dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Rapat Koordinasi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Dalam Rangka Pembahasan Sosialisasi Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Rapat Koordinasi Terbatas dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung
Arahan Gubernur dan Sambutan Ketua DPRD Bersama Ketua Komisi Informasi Jawa Barat
Rapat Koordinasi Terbatas dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N – LAPOR!
Rapat Koordinasi Dengan DPP LSM Korek Terkait Tanggapan Permohonan Informasi
Rapat Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung
Rapat Teknis Bersama DPP LSM Korek dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Bandung
Kunjungan Komnas HAM RI
Pengumuman Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kunjungan Tim Komisi Informasi Terkait Peninjauan Langsung Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik 2021
Kota Bandung Raih Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Dengan Predikat Informatif
Sidang Sengketa Informasi antara LSM JPK dengan Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Kecamatan Cibeunying Kaler
RAPAT KOORDINASI TERBATAS MENGENAI JUMLAH TITIK PJU DI KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN KERJA TIM HUMAS PROTOKOL LAN-RI
KUNJUNGAN KERJA TIM LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEMENTRIAN PERDAGANGAN RI
Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial terhadap LSM KOREK
Rapat Koordinasi Mengenai Ketersediaan Informasi Berkala
Sidang Sengketa Informasi antara Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja DISBUDPAR dan Bagian Umum terhadap Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK)
Piala ke-7, Kota Bandung Kembali Meraih Predikat Informatif
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan informasi Publik Tahun 2023 Bersama Direktorat Jenderal Bina Marga
Rapat Koordinasi Terbatas
Bimbingan Teknis Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Kota Bandung
Sosialisasi Masa Sanggah MONEV PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan, serta SP4N-LAPOR! di wilayah Kota Bandung Tahun 2023.
Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan E-Monev Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat oleh Komisi Informasi Tahun 2023
Informasi Daftar Developer Perumahan yang Belum Menyerahkan PSU ke Pemerintah Kota Bandung
Monev PPID, Ini Daftar OPD Kota Bandung Paling Informatif Tahun 2023
Kunjungan Kerja Pemkab Sleman terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!
Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Dumai
Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik dengan PPID Utama dan PPID Pembantu Kota Bandung
Kunjungan Komisi 1 DPRD Kota Palopo ke Diskominfo Kota Bandung
Kunjungan Kerja Universiti Malaya
Kunjungan Diskominfo Kabupaten Lampung Barat
Juara! PPID Kota Bandung Kembali Raih Badan Publik Informatif
Kunjungan Kerja Diskominfo Kab. Muara Enim
Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik dengan PPID Pembantu Kota Bandung
Penyuluhan 'Etika dalam Penggunaan Media Sosial' di SMA BPI 1 Kota Bandung
Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik dengan PPID Kota Bandung
Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu di Kewilayahan terkait Pembahasan Permohonan Informasi Publik
Menerima Kunjungan Kerja Kementerian Dalam Negeri terkait Pelaksanaan Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) dan Layanan Permohonan Informasi (PPID)
Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik bersama PPID Pembantu
Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengaduan bersama Admin Penghubung Perangkat Daerah
Menerima Kunjungan Dan Benchmark Layanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Investasi/BKPM
Sosialisasi Pengelolaan Website Kecamatan Dan Permohonan Informasi Publik Di Kantor Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik Bersama PPID Pembantu
Hari Pelayanan Publik Internasional, Ombudsman RI: Kota Bandung Itu Pelayanannya Luar Biasa
KUNJUNGAN KERJA HUMAS KOTA BANDUNG KE BIRO HUMAS KPK RI TERKAIT PEMBUATAN KONTEN DIGITAL
kunjungan kerja ke Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, humas kota bandung berbagi pengalaman terkait produksi konten digital
Monev Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Bandung Targetkan Indikator Informatif Kesepuluh Kali
Kunjungan Kerja PPID Sekretariat Jenderal DPR RI Terkait Benchmark Pelayanan Informasi Publik
Keterbukaan Publik Dorong Kepercayaan Terhadap Pemerintah
Bimtek E-MONEV Keterbukaan Informasi Provinsi Jawa barat 2024
Minta Layanan Informasi Publik di Kota Bandung? Lewat Simonik Aja
Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian E-MONEV Tahun 2024
Kunjungan Diskominfo Kota Padang Panjang, Bahas Seputar Layanan PPID Kota Bandung
Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik Bersama PPID Pembantu (OPD)
Kunjungan Kerja Diskominfo Kabupaten Natuna Terkait Peningkatan Tata Kelola PPID
Rapat Koordinasi Persiapan Visitasi Dan Verifikasi Lapangan MONEV Tahun 2024
Pj Wali Kota: Keterbukaan Informasi Cermin Evaluasi Layanan Pemerintah
Menjalin Sinergi: Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Publik Bersama PPID Pembantu
FGD Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Terkait BMD
Studi Komparatif Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Mentawai
Rapat Koordinasi Terkait Permohonan Informasi Publik
Studi Banding PPID Diskominfo Kota Palembang Terkait PPID
Rapat Koordinasi Bersama PPID Pembantu (OPD)
Juara! PPID Kota Bandung Kembali Raih Badan Publik Informatif Sepuluh Kali Berturut-Turut
Optimalisasi Governansi SP4N-LAPOR! Melalui Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024